Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN. Desainnya mengusung filosofi yang mencerminkan karakter kelembagaan negara yang kuat.
Desain itu telah diteken pekan lalu oleh Prabowo. Basuki menekankan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN rencananya bisa kelar dibangun pada 2027. Paling lambat, semester I 2028 sudah mulai bisa digunakan.
"Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028. Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara," ujar Basuki dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Proyek pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif telah berkontrak sejak akhir 2025, kemudian mengalami penyesuaian pada awal 2026 sesuai arahan Presiden terkait penyempurnaan desain. Proses perancangan dilakukan melalui studi banding ke berbagai negara, antara lain Turki, India, dan Mesir, guna menghadirkan konsep kawasan yang representatif, fungsional, dan mencerminkan identitas kebangsaan.
Di sisi lain, Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang sedang berkunjung ke IKN menyampaikan pandangannya terhadap desain kawasan yang telah disetujui Presiden. Ia menilai konsep yang diusung tidak hanya menghadirkan kemegahan, tetapi juga kenyamanan bagi para penyelenggara negara.
"Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR dan DPD sangat bagus, konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi dari pada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan terasa Keindonesiaan yang kokoh," ungkap Muzani.
Muzani juga mengapresiasi pesatnya perkembangan pembangunan IKN dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, transformasi dari tahap perencanaan menuju realisasi fisik yang ada saat ini telah dapat dirasakan langsung.
Artikel ini sebelumnya tayang di detikFinance dengan judul Kompleks Legislatif-Yudikatif IKN Ditargetkan Rampung 2027.
(sun/des)
