Untuk menjamin suksesnya pelaksanaan ibadah haji 1429 hijriya, berbagai upaya terus dilakukan. Salah satunya adalah rapat kordinasi antara jajaran Departemen Agama yang langsung dipimpin Menteri Agama Maftuh Basyuni dengan tim pengawas haji DPR.
Masalah transportasi, pemondokan dan kesehatan akan menjadi masalah serius yang disoroti tim pengawas haji DPR. Implementasi transportasi dari pemondokan ke Haram dipertanyakan.
Beberapa masalah yang muncul dari sektor transportasi menjadi perhatian tim pengawas haji DPR tahap kedua. Harus ada langkah dan solusi yang tepat terkait masalah transportasi jamaah yang mengalami kendala.
Tak hanya tim pengawas DPR yang ingin memastikan pelayanan jamaah haji Indonesia dilakukan secara maksimal, delapan orang yang tergabung dalam tim khusus dari BPK juga melakukan pengawasan langsung.
Pemondokan jamaah haji tahun depan diusulkan berada di daerah Markaziyah. Duta Besar (Dubes) RI untuk Arab Saudi dan Kesultanan Oman, Salim Segaf Aljufri, pun menyetujuinya.
Tim pengawas haji DPR juga menyoroti soal kesehatan di tanah suci. DPR meminta Depkes lebih efisien dengan membeli perlengkapan kesehatan di Arab Saudi.
Tim Pengawas Haji DPR melanjutkan pengecekan pelayanan jamaah haji di bidang pemondokan. Hasilnya, DPR meminta seluruh pemondokan haji tahun 2009 berada di wilayah Markaziyah.
Tim pengawas haji dari Komisi VIII DPR meminta panitia penyelengara haji Indonesia (TPHI) segera melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan katering Al Ikhwan yang diduga telah menyalahi kontrak sehingga mengakibatkan 89 jamaah haji terserang diare.