DPR membentuk Tim Pengawasan Pelaksanaan Ibadah Haji 2006. Tim akan melakukan pengawasan persiapan haji dalam dua tahap.

Dewan Pengawas DAU Departemen Agama tidak berfungsi maksimal. Tidak berkembangnya fungsi Dewan Pengawas karena berada di bawah Menteri Agama.

Setelah tarik menarik, akhirnya DPR menyetujui kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2006 sekitar Rp 1,5 - 2,8 juta, tergantung zonanya.

Meski dihadang DPR, pemerintah keukeuh untuk menaikkan ongkos naik haji (ONH), yang akan direalisasikan pada 1426 Hijriah.

Tim penyidik Mabes Polri menemukan DAU Depag juga mengalir ke DPR. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Zaenal Ma'arif meminta anggota DPR yang terlibat ditangkap.

Rencana pemerintah menaikkan ongkos naik haji (ONH) langsung dihadang. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Zaenal Ma'arif menentang rencana itu.

Kesal DPR dituding kecipratan DAU, Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Zaenal Ma'arif menantang Said Agil Al Munawar menyebutkan nama-namanya.

Tim Pengawas Penyelenggaraan Haji DPR RI merekomendasikan dibentuknya badan khusus penyelenggara haji yang mandiri dan profesional.

DPR akan mengirim Tim Pengawasan Haji ke Arab Saudi. Tim yang beranggotakan 13 orang itu akan bertolak menuju Saudi, 15 Januari 2005.

Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni mengatakan akan merekrut mahasiswa RI di Timur Tengah untuk menjadi petugas penyelenggaraan haji 2005.