Wilayah Jakarta Utara paling banyak ditemukan pelanggaran lalu lintas selama Operasi Patuh Jaya digelar. Tercatat 8.645 pelanggaran terjadi sejak operasi yang berlangsung pada 15-28 Juli 2010 itu.

Dow Jones: Sebagian besar saham AS jatuh, dengan Standard & Poor's 500 indeks melemah untuk pertama kali dalam empat hari, setelah kepercayaan konsumen terpuruk dalam lima bulan.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan mengkaji jalan-jalan alternatif bagi pengendara sepeda motor dan mobil terkait rencana pembatasan kendaraan pada jam sibuk. Semua aspirasi masyarakat akan ditampung untuk meminimalisir keluhan yang timbul.

Angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan selama digelarnya Operasi Patuh Jaya 2010. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 48 persen dibandingkan sebelum razia.

Malam minggu sering digunakan para remaja untuk kebut-kebutan dan melakukan aksi balap liar. Jika memergoki aksi balap liar, laporkan saja ke TMC Polda Metro Jaya dengan nomor telepon 021-5276001 atau melalui SMS ke 1717.

Sekjen DPR Nining Indrasaleh sudah mengirimkan surat resmi kepada Kapolri Bambang Hendarso Danuri terkait keabsahan simbol untuk mobil anggota DPR. Nining minta polisi menilang simbol palsu yang melekat pada mobil pribadi untuk keperluan lain.

Lambang DPR yang dipasang di kendaraan sering menjadi alat arogansi pengemudi mobil yang tidak berhak. Karena itu Sekjen DPR harus menertibkan peredaran "simbol kekuasaan" itu agar tidak sampai ke tangan sembarang orang.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyambut positif rencana Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar razia simbol DPR di mobil pribadi. Priyo kecewa karena simbol DPR dimanfaatkan untuk sewenang-wenang di jalanan.

Anda memasang logo DPR di mobil padahal Anda bukan anggota DPR betulan? Bisa jadi Anda bakal menjadi target operasi polisi. Polisi akan menilang pengguna simbol DPR yang tidak berhak di mobil.

Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya menggelar razia lalu lintas yang diberi sandi 'Operasi Patuh Jaya 2010'. Salah satu yang menjadi target operasi yakni penggunaan simbol DPR di mobil pribadi.