DPR telah menyetujui RUU tentang Ibu Kota Negara menjadi UU. Presiden memiliki waktu selambatnya dua bulan menunjuk Kepala dan Wakil Kepala Otorita.

Berdasarkan polling yang dibuat pada Senin (24/1) sampai hari ini Selasa (25/1) yang ditutup pukul 08.00, mayoritas pembaca menilai PNS siap pindah ke IKN baru.

Ridwan Kamil (RK) mencuit soal IKN Nusantara di tengah namanya masuk dalam bursa kepala otorita. PKS menilai Ridwan Kamil layak memimpin IKN Nusantara.

IKN Nusantara dinilai tidak demokratis lantaran pemimpinnya nanti tidak dipilih rakyat serta tidak ada DPRD. Juru bicara IKN menanggapi kritik ini.

Kawasan BSD hingga tata kota di Turki disebut bakal jadi referensi pembangunan ibu kota baru.

Salah satu infrastruktur yang bakal ada di ibu kota negara (IKN) baru Nusantara adalah jalan tol yang berada di bawah laut.

IKN Nusantara dinilai tidak demokratis karena pemimpinnya tidak dipilih lewat pemilu, masa jabatan bisa diperpanjang tanpa batas, dan tak ada DPRD.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memperkirakan pindah ke IKN baru butuh waktu hingga 30 tahun.

DPR mengesahkan UU IKN dengan materi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan. Bagaimana kisah ibu kota negara di Indonesia?

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto membantah terkait dana PEN 2022 untuk pembangunan IKN baru. Airlangga menyebut pembangunan IKN memakai dana PUPR.