Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons wacana pemangkasan gaji pejabat dalam merespons dampak perang Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran. Purbaya menyebut opsi tersebut tidak masalah jika dilakukan.
Dilansir detikFinance, kebijakan pemangkasan gaji tersebut sudah dilakukan Pakistan dalam kondisi saat ini. Kendati demikian, Purbaya tidak menjawab secara gamblang apakah gaji pejabat akan dipotong untuk merespons dampak perang di Timur Tengah.
Namun, ia mengaku tidak masalah jika opsi tersebut harus diambil. Apalagi besaran gaji menteri saat ini dianggap sudah terlalu besar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya nggak apa kalau menteri gajinya dipotong, sudah kegedean juga," kata Purbaya usai kunjungan ke Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Selasa (17/3/2026).
Diketahui, dalam sidang kabinet pada Jumat (13/3), Presiden Prabowo Subianto memaparkan kebijakan yang diambil negara lain dalam merespons dampak perang AS-Iran, salah satunya adalah pemangkasan gaji pejabat. Ia meminta jajarannya ikut mengkaji langkah kebijakan tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan usulan pemangkasan gaji pejabat sedang dikaji. Kemungkinan itu terbuka untuk penghematan anggaran dari unsur pemerintahan.
"Sedang kita detailkan kajiannya, karena apapun yang terjadi meskipun sesungguhnya dari sisi pasokan BBM kita tidak perlu khawatir karena stok aman," ujar Prasetyo di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).
Menurutnya, efisiensi anggaran memang harus dilakukan pemerintah bukan hanya di tengah krisis saja. Di saat kondisi normal, efisiensi anggaran juga harus dilakukan.
"Tentunya diawali nanti dari unsur pemerintahan, kementerian dan lembaga kan banyak yang bisa dilakukan untuk tadi mengurangi konsumsi BBM, misalnya migrasi ke transportasi publik, kurangi kendaraan dinas pemakaiannya," beber Prasetyo.
(asm/hsr)
