Kantor DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar), disegel dan dicoret-coret oleh massa aksi unjuk rasa. Aksi ini dipicu kekecewaan demonstran karena tidak satu pun legislator menemui mereka saat hendak menyampaikan aspirasi.
Aksi berlangsung di depan Kantor DPRD Polman, Jalan HA Depu, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Selasa (5/5). Massa gabungan dari organisasi mahasiswa dan masyarakat sempat memblokade jalan dengan membakar ban bekas.
"Kami menyesalkan tak ada satupun anggota DPRD Polman yang berjumlah 40 orang masuk kantor. Padahal harusnya ada anggota dewan masuk kantor, kalau alasan kunjungan kerja ke luar daerah seharusnya tidak bersamaan," kata Ketua Kammi Mandar Raya, Rifai kepada wartawan, Selasa (5/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam aksinya, massa membawa delapan poin tuntutan untuk mendapat perhatian pemerintah. Di antaranya terkait tingginya angka putus sekolah, pengusutan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, hingga pembayaran gaji guru PPPK paruh waktu yang hingga kini belum terealisasi.
Selain itu, massa juga menyoroti rangkap jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), evaluasi proyek drainase dan plat duiker senilai Rp 2,5 miliar, serta transparansi anggaran mandatory spending sektor pendidikan. Mereka juga menolak pengalihan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen ke program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Negara harus bertanggung jawab penuh atas kegagalan dalam menjamin akses, keamanan dan kualitas pendidikan, bahwa segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan anggaran publik harus dikoreksi secara terbuka dan akuntabel, bahwa kesejahteraan guru adalah prasyarat utama bagi terwujudnya pendidikan yang bermutu," terang Rifai.
Ketua GMNI Polman, Andi Baraq, menambahkan bahwa massa juga ingin melakukan audiensi terkait percepatan pengusulan RUU Sisdiknas ke DPR RI. Namun, upaya tersebut gagal karena tidak ada satu pun anggota dewan yang hadir.
"Terkait isu nasional soal RUU Sisdiknas, karena tidak ada kejelasan, kami ingin meminta DPRD agar merekomendasikan RUU tersebut ke DPR RI untuk disahkan segera," ujar Andi.
Karena tidak mendapat respons, massa kemudian menyegel kantor DPRD Polman dengan memasang spanduk berisi tuntutan di pintu masuk. Sejumlah dinding gedung juga dicoret menggunakan pilox berwarna merah.
Tulisan seperti 'Gedung Ini Disita', 'Penipu Rakyat', hingga 'DPR Gagal' tampak menghiasi tembok bagian depan kantor legislatif tersebut.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Polman, Muhammad Akbar, menjelaskan bahwa mayoritas anggota dewan sedang menjalankan tugas di luar daerah. Ia menyebut Komisi I dan II melakukan kunjungan kerja ke Makassar, sedangkan Komisi III dan IV memiliki agenda lain di luar daerah.
"Jadi hari ini, banyak anggota DPRD melakukan kunjungan kerja, ada komisi l, ll dan lll. Sementara ketua Komisi IV tadi yang saya hubungi sementara di Majene ada acara keluarganya," imbuh Akbar.
(sar/hmw)
