Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ST Dawiyah Kalukku di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) menuai sorotan lantaran minim merekrut warga lokal sebagai pekerja. SPPG yang berada di bawah Yayasan Cahaya Mamuju Tengah ini juga ditutup sementara karena fasilitasnya belum memadai.
SPPG atau dapur makan bergizi gratis (MBG) ini terletak di Jalan Lingkar Bandara Tampa Padang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Mamuju. SPPG ini dituding tidak terbuka dalam merekrut warga sekitar sebagai pekerja.
"Beberapa warga ini baik pemuda maupun ibu-ibu ingin bekerja di dapur SPPG itu, tapi perekrutannya dilakukan secara diam-diam dan pekerjanya mayoritas warga dari luar Mamuju," ujar warga Sinyonyoi, Busriadi kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Busriadi mengaku kerap mendatangi dapur SPPG itu untuk menanyakan proses rekrutmen pekerja. Namun ia mengaku tidak pernah mendapat jawaban pasti.
"Jadi hanya beberapa warga lokal yang dipekerjakan, sebagian besar justru dari luar kampung, padahal harusnya warga setempat dulu yang diprioritaskan," kesalnya.
Terpisah, Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Sulbar, Firazh Ahmadilla mengaku pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap SPPG ST Dawiyah. Hasilnya, didapati para pekerjanya mayoritas bukan warga setempat.
"Saat isu ini muncul sejak pekan lalu, kami perintahkan Kepala SPPG untuk pengecekan dan memang benar ternyata mayoritas relawan bukan warga lokal," kata Firazh.
Ia memaparkan kewenangan merekrut pekerja memang sepenuhnya milik yayasan atau mitra dapur MBG. Sesuai petunjuk teknis (juknis), SPPG dipersyaratkan merekrut minimal 30 persen pekerja dari warga setempat.
"(Jadi) walaupun di juknis BGN hanya mengatur minimal 30 persen, namun kami memandangnya memang mayoritas relawan harus pekerja lokal yang tinggal di sekitar dapur," tuturnya.
Lebih jauh, Firazh mengungkapkan operasional SPPG ST Dawiyah hingga kini masih disuspend atau ditutup sementara lantaran belum memenuhi fasilitas sesuai aturan. Ia juga meminta agar kepala SPPG tidak mengajukan pencabutan suspend apabila warga setempat belum diakomodir jadi pekerja.
"Saya sampaikan ke Kepala SPPG, jangan operasionalkan atau mengajukan cabut suspend SPPG bila belum diakomodir terkait pekerja lokal tersebut," pungkasnya.
(ata/hsr)
