Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar) meraih penghargaan kategori terbaik pertama penurunan tingkat pengangguran dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Sulawesi. Kendati begitu, Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Abdul Rahim malah mempertanyakan prestasi itu karena menganggap kontradiktif atau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Penghargaan dari Kemendagri itu diterima langsung Gubernur Sulbar, Suhardi Duka di salah satu hotel di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Jumat (29/5). Atas pencapaian itu, Pemprov Sulbar diganjar trofi dan insentif fiskal sebesar Rp 3 miliar.
Abdul Rahim awalnya menyampaikan rasa syukur jika angka pengangguran Sulbar sudah turun. Hanya saja, kata dia, realitas di lapangan masih terjadi kontradiksi karena banyak informasi ribuan orang meninggalkan kampung halaman menuju daerah tujuan kerja seperti Morowali, Kalimantan, Malaysia dan Arab Saudi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya bermitra dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), setiap saat mengundang rapat kerja di komisi, sampai saat ini belum pernah terungkap data lapangan kerja yang disiapkan atau diciptakan Pemprov Sulbar," kata Rahim kepada wartawan, Senin (1/6/2026).
Rahim mengaku hanya mengetahui ada program padat karya dari Disnaker yang juga menyerap tenaga kerja. Meski begitu program tidak berlangsung lama atau hanya sekitar 3 pekan.
Namun ia memberikan apresiasi jika Pemprov Sulbar memang diam-diam telah menciptakan lapangan kerja yang belum banyak diketahui masyarakat. Hanya saja, penghargaan yang diterima Pemprov Sulbar itu menuai banyak persepsi sinis dari publik.
"Maka penting kiranya, komisi IV DPRD mengundang Disnaker dan BPS untuk memaparkan data yang sebenarnya. Ingat beberapa tahun terakhir, Sulbar termasuk daerah yang cukup tinggi angkatan kerjanya yang merantau," kata legislator NasDem itu.
Ia melanjutkan, klaim angka pengangguran turun tidak mungkin dibantah jika datanya dari BPS. Meski kata dia, data sensus BPS terutama untuk kepentingan penentuan desil di desa-desa masih menimbulkan banyak sekali permasalahan.
Olehnya itu, langkah yang akan diambil ialah melakukan uji dan validasi data. Ia menegaskan keterbukaan data tersebut penting agar warga tahu jika Pemprov sukses menghadirkan lapangan kerja.
"Jadi penting kita buka datanya, lapangan kerjanya di mana? Berapa banyak yang bisa diterima? Jenis pekerjaannya apa? Karena saya sebagai anggota DPRD, saya tidak ingin di-bully rakyat karena dianggap menyembunyikan peluang pekerjaan yang telah disiapkan Pemprov Sulbar," terangnya.
Di sisi lain, Rahim mencontohkan bagaimana proyek nasional seperti pembangunan Sekolah Rakyat di Sulbar yang menelan anggaran Rp 240 miliar hanya merekrut 170 pekerja lokal. Sementara 750 orang pekerjanya didatangkan dari luar Sulbar.
"Pembangunan Sekolah Rakyat yang anggarannya Rp 240 M saja, tenaga kerjanya justru didatangkan dari luar Sulbar, jumlahnya sekitar 750 orang. Sedangkan, yang diakomodir masuk hanya 170 orang per-RDP komisi sekitar 2 minggu lalu," imbuhnya.
BeritaKlik berupaya meminta tanggapan Kadisnaker Sulbar, Andi Farid Amri. Namun panggilan telepon dan pesan singkat belum mendapat respons.
Untuk diketahui, BPS mencatat angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2026 di Sulbar sebesar 2,93 persen atau sebanyak 24.200 penganggur. Angka tersebut turun sebesar 0,24 persen poin di banding tahun sebelumnya atau Februari 2025.
(sar/ata)
