Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menghadiri acara Rembuk Tani dan penyerahan bantuan pangan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar). Zulhas menyebut distribusi pupuk subsidi kini semakin mudah dan harganya murah usai aturan tata kelola pupuk dipangkas.
Rembuk Tani berlangsung di Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Mamuju pada pada Jumat (3/7/2026) pagi. Zulhas meminta para petani tidak khawatir tentang ketersediaan pupuk bersubsidi di setiap wilayah.
"Kebijakan bapak Presiden Prabowo mengenai pupuk dipermudah cara mendapatkannya sehingga pupuk lancar," kata Zulhas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zulhas yang juga Ketua Umum PAN itu menuturkan bahwa sebelumnya terdapat 145 regulasi yang mengatur penyaluran pupuk bersubsidi. Namun saat ini aturan itu dipangkas berdasarkan peraturan presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 dan disempurnakan dengan Perpres Nomor 113 Tahun 2026.
Menurutnya, regulasi terbaru itu membuat petani kini lebih mudah mendapatkan pupuk. Saat ini pupuk bersubsidi bisa ditebus sejak awal tahun sesuai alokasi atau saat petani membutuhkan.
"Sekarang pupuk lancar dan pertama kali dalam sejarah harganya dapat diskon 20 persen. Sekarang sebelum tanam, pupuk sudah ada, cukup bahkan lebih," ujarnya.
Zulhas turut mengapresiasi PT Pupuk Indonesia yang langsung mendindaklanjuti kebijakan tata kelola pupuk bersubsidi. Termasuk membangun pabrik pupuk yang baru demi menjamin ketersediaan.
Selain memastikan ketersediaan pupuk, lanjut Zulhas, pemerintah juga mengubah mekanisme pembelian gabah petani. Ia menyebut sebelumnya harga gabah bergantung pada kadar air yang sering merugikan petani, kini pembelian dilakukan tanpa potongan kadar air.
Aturan baru itu disebut membuat harga gabah saat ini berdasarkan ketetapan pemerintah berada di kisaran Rp 6.500 per kilogram. Bahkan di Mamuju harga gabah tembus Rp 7.200/kg.
"Dulu gabah harganya Rp 5.500 per kilogram tapi dengan catatan kadar air 14 sampai 18 persen. Petani tidak bisa mengukur kadar air sehingga akhirnya gabah dibeli Rp 4.000 sampai Rp 4.500. Petaninya rugi, lama-lama sawahnya dijual. Sekarang aturannya disederhanakan tanpa kadar air," beber Zulhas.
Di tempat sama, Direktur Supply Chain PT Pupuk Indonesia (Persero), Robby Setiabudi Madjid menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah terhadap kinerja Pupuk Indonesia dalam menyalurkan pupuk bersubsidi lebih efisien.
"Kemudahan-kemudahan yang diberikan Pemerintah untuk petani, menjadikan penyerapan pupuk bersubsidi lebih optimal," kata Robby.
Ia memaparkan hingga 30 Juni 2026, secara nasional Pupuk Indonesia telah berhasil menyalurkan 4.845.686 ton atau 49 persen dari total alokasi 2026. Rinciannya 2.199.809 ton urea, 2.462.036 ton NPK, 40.416 ton NPK kakao, 4.883 ton SP-36, 6.407 ton ZA dan 141.909 ton organik.
Khusus di Sulawesi Barat, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 38.453 ton atau 50% dari total alokasi 2026, yaitu 77.367 ton. Adapun rincian penyalurannya Urea 14.015 ton, NPK 15.651 ton, NPK Kakao 8.095 ton, SP-36 245 ton, dan Organik 447 ton.
Selain itu, untuk mendukung penyerapan lebih optimal, Pupuk Indonesia juga menyiapkan stok pupuk nasional sebesar 1,2 juta ton yang terdiri dari pupuk bersubsidi sebesar 850.473 ton yakni terdiri dari urea 537.282 ton, NPK 235.884 ton, NPK Kakao 10.238 ton, SP-36 15.644 ton, ZA 3.455 ton dan Organik 47.970 ton. Sementara pupuk nonsubsidi sebesar 414.314 ton yang terdiri urea 362.519 ton, NPK 12.126 ton, dan ZA 39.669 ton.
Setelah kegiatan Rembuk Tani, Zulhas langsung bertolak ke Lapangan Ahmad Kirang di Kota Mamuju untuk membagikan bantuan pangan berupa beras. Bantuan tersebut diserahkan kepada 500 warga Mamuju.
Zulhas dalam kegiatan ini turut didampingi sederat anggota DPR RI dari fraksi PAN. Mereka di antaranya Desi Ratnasari, Sigit Purnomo alias Pasha, Eko Patrio, Verrell Bramasta dan Surya Utama atau Uya Kuya.
(sar/sar)
