Pemprov Sulsel Raih Penghargaan SAKIP Kategori Sangat Baik dari KemenPAN-RB

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menerima penghargaan SAKIP Kategori Sangat Baik dari KemenPAN-RB. (dok. Humas Pemprov Sulsel)

Jakarta -

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi. Pemprov Sulsel berhasil meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2025 dari kategori B (Baik) menjadi BB (Sangat Baik).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini kepada Andi Sudirman dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Awards 2025. Kegiatan tersebut digelar KemenPAN-RB di Jakarta, pada Rabu (11/2/2026).

"Alhamdulillah Sulsel mendapatkan penghargaan 1 dari 2 provinsi di Indonesia peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2025 menjadi BB," ungkap Andi Sudirman dalam keterangannya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Andi Sudirman mengatakan, keberhasilan peningkatan nilai SAKIP tidak terlepas dari kontribusi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulsel. Dia berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk bekerja semakin maksimal.

"Ini adalah penghargaan bersama sebagai tim dari semua OPD bersama jajaran dalam meningkatkan capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara signifikan dari tahun sebelumnya," terangnya.

Sekadar diketahui, SAKIP di lingkup Pemprov Sulsel dikoordinasikan secara terpadu. Bappeda berperan pada aspek perencanaan dan pengukuran kinerja, Biro Ortala bertanggung jawab pada pelaporan kinerja, sementara Inspektorat melakukan evaluasi internal.

Secara kuantitatif, nilai SAKIP Pemprov Sulsel tahun ini mencapai 70,26 poin. Nilai itu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 69,02 poin.

Sementara Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan, SAKIP dan pembangunan Zona Integritas merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan dan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, penguatan akuntabilitas dan integritas birokrasi menjadi pondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.