Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) yang menggelar Ramadan Leadership Camp 2026 di Makassar. Kegiatan itu diharapkan bisa menjadi percontohan nasional untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam kerangka Asta Cita.
"Mudah-mudahan ini menjadi tonggak bersejarah untuk perubahan Sulawesi Selatan yang lebih baik," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Cheka Virgouwansyah saat menghadiri Ramadan Leadership Camp di Asrama Haji Sudiang Makassar, Minggu (22/2/2026).
Cheka turut hadir memberikan pembekalan bertajuk 'Kebijakan Nasional Terkait Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Asta Cita'. Menurut Cheka, kegiatan tersebut memiliki potensi untuk direplikasi oleh daerah lain di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenapa tidak (dicontoh)? Daerah tentu punya skema dan strategi masing-masing. Mengumpulkan eksekutif dalam satu forum seperti ini adalah hal yang baik," lanjut Cheka.
Dia menegaskan, Ramadan Leadership Camp sebagai ajang penguatan kompetensi ASN. Kegiatan itu juga bertujuan memastikan seluruh program pemerintah daerah dapat dieksekusi secara selaras dengan kebijakan nasional.
"Kita harus memastikan sinergitas tetap berjalan. Itu bisa dilakukan melalui dua hal, yakni kejelasan kebijakan dan komunikasi yang efektif antara pusat dan daerah. Dengan begitu, arahan pusat dapat diterjemahkan dan dieksekusi secara tepat di daerah," jelasnya.
Dalam pembekalannya, Cheka juga mengulas klasifikasi urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sekaligus menegaskan tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah untuk pemerataan dan keadilan distribusi pembangunan regional.
Otonomi daerah juga bertujuan mendorong inovasi dan terobosan pelayanan publik, peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, penguatan kehidupan demokratis, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu menjaga hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah.
Kendati begitu, Cheka mengingatkan pelaksanaan otonomi daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Terkait evaluasi pelaksanaan otonomi daerah selama hampir 25 tahun terakhir, Cheka menyampaikan secara umum indikator makro nasional menunjukkan tren yang semakin membaik.
"Hampir seluruh indikator makro, mulai dari pertumbuhan ekonomi, usia harapan hidup, hingga akses air bersih, secara keseluruhan membaik. Tahun 2020 sempat menjadi tantangan besar akibat pandemi COVID-19, ketika pertumbuhan ekonomi anjlok dan pendapatan per kapita menurun," ungkapnya.
Untuk Sulsel, Cheka menilai capaian daerah ini relatif sejalan dengan tren nasional, bahkan menunjukkan kinerja yang menonjol pada sejumlah urusan pemerintahan. Berdasarkan gambaran umum evaluasi kinerja urusan pemerintahan provinsi seluruh Indonesia tahun 2024.
Urusan pendidikan di Sulawesi Selatan berada pada skor sangat tinggi, yakni 4,5 (rentang tertinggi 4,21-5,00). Urusan kesehatan juga mencatat nilai 4,5. Sementara itu, urusan sosial mencatat indeks tertinggi secara nasional dengan nilai 5, disusul urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) dengan nilai 4,8.
Cheka menegaskan bahwa capaian tersebut harus terus dijaga dan ditingkatkan. Capaian itu mesti ditingkatkan melalui pemahaman peran masing-masing unsur pemerintahan.
"Setiap unsur harus memahami posisinya dan memberikan kontribusi terbaik. Ujung dari semua ini adalah satu, yakni kesejahteraan masyarakat," jelas Cheka.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menegaskan, Ramadhan Leadership Camp dirancang sebagai sarana pembekalan komprehensif bagi ASN. Khususnya dalam penguatan wawasan kebangsaan, pemahaman program prioritas Presiden dan pemerintah provinsi, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Pembekalan ini juga fokus pada pembinaan karakter dan akhlak ASN agar semakin profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber nasional, antara lain dari Kemendagri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, KPK, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Sulsel Prof Muhammad Jufri menjelaskan, kegiatan ini didasari kebutuhan akan ASN yang profesional, adaptif dan berintegritas. Momentum Ramadan dipandang tepat untuk menginternalisasikan nilai-nilai amanah, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kepemimpinan berkarakter.
Kegiatan ini diikuti sebanyak 938 peserta yang terdiri atas 735 pejabat struktural lingkup Pemprov Sulsel, 100 kepala sekolah, 16 direksi BUMD, serta panitia pelaksana yang sekaligus menjadi peserta. Ramadan Leadership Camp rencananya akan digelar hingga 28 Februari mendatang.
(sar/ata)
