Status Indonesia sebagai negara maritim dengan kekayaan laut melimpah nyatanya belum menjamin kemakmuran para penggerak utamanya. Di balik besarnya potensi perikanan, nelayan kecil masih terseok-seok menghadapi tantangan hidup untuk mencapai kesejahteraan yang layak.
Kondisi tersebut dikupas tuntas dalam riset mendalam oleh Abdul Rauf, guru besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Muslim Indonesia (UMI). Bersama tim peneliti yang terdiri dari Wilda Fesanrey, Muh. Kasnir, dan Hamsiah, riset ini berhasil menembus jurnal internasional bereputasi Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries (EJABF) Volume 30, edisi awal tahun 2026.
Riset yang bertajuk "Sustainability-Based Assessment of Small-Scale Fishermen's Welfare in Buru Regency, Maluku Province, Indonesia" ini memotret langsung kondisi riil dan keberlanjutan hidup nelayan skala kecil di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Abdul Rauf menjelaskan bahwa timnya mengukur tingkat kesejahteraan para nelayan pesisir melalui empat indikator utama: sosial budaya, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan.
"Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan kesejahteraan nelayan kecil di Kabupaten Buru masih berada pada kategori kurang berkelanjutan, dengan nilai indeks sebesar 42,00. Ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan agar kesejahteraan masyarakat pesisir dapat meningkat," papar Abdul Rauf saat dihubungi, Sabtu (27/6/2026).
Lemahnya Sektor Kelembagaan dan Proteksi
Dari keempat indikator yang diuji, aspek kelembagaan mencatatkan nilai paling rendah di antara yang lain. Angka ini menjadi lampu kuning yang menandakan bahwa perlindungan hukum bagi nelayan kecil, penguatan organisasi lokal, serta dukungan regulasi dari pemangku kebijakan masih sangat minim di lapangan. Sementara itu, sektor ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan juga belum beranjak dari berbagai masalah klasik harian nelayan.
Bagi Abdul Rauf, temuan ini menjadi tamparan sekaligus pengingat bahwa melimpahnya isi laut Indonesia tidak akan otomatis menyejahterakan masyarakat jika tidak dibarengi dengan manajemen yang berpihak pada rakyat kecil.
"Pulau Buru memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar. Namun, potensi tersebut perlu didukung oleh tata kelola yang baik agar benar-benar memberikan manfaat bagi nelayan. Penguatan kelembagaan dan perlindungan terhadap nelayan menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," urainya.
Solusi Berkelanjutan untuk Kebijakan Pemerintah
Melalui output riset ini, tim peneliti mendesak pemerintah pusat maupun daerah agar segera merumuskan regulasi konkret yang berorientasi pada perlindungan nelayan tradisional.
"Kesejahteraan nelayan tidak cukup hanya ditopang oleh melimpahnya hasil laut. Diperlukan kebijakan yang memberikan perlindungan, akses permodalan, pendampingan, serta penguatan kelembagaan agar masyarakat pesisir mampu berkembang secara berkelanjutan," tegasnya.
Keberhasilan publikasi global ini mempertegas peran FPIK UMI dalam menyajikan riset kemaritiman berbasis data riil. Inovasi pemikiran ini diharapkan mampu menjadi landasan kebijakan demi memutus rantai kemiskinan struktural di wilayah pesisir Indonesia.
Simak selengkapnya hasil risetnya di sini
(hmw/alk)
