Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang pada Januari 2026 mencatat inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 3,45 persen yang dipicu terutama oleh kenaikan harga emas perhiasan.
BPS Kota Palembang mencatat inflasi year-on-year (y-on-y) Januari 2026 sebesar 3,45 persen, dengan inflasi month-to-month (m-to-m) sebesar 0,05 persen. Angka tersebut menunjukkan tekanan harga masih terjadi meskipun relatif terkendali secara bulanan.
Kepala BPS Kota Palembang, Edi Subeno yang diwakili oleh Ketua Tim Statistik Harga Konsumen BPS Kota Palembang, Eviyana Atmanegara, menjelaskan bahwa lonjakan inflasi terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penyumbang utama inflasi Januari 2026 secara month-to-month adalah kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil 0,43 persen, dan komoditas dominannya adalah emas perhiasan," ujar Eviayana, Senin (2/2/2026).
Harga emas perhiasan di Kota Palembang tercatat meningkat dari Rp 1.395.000 per gram pada awal Januari menjadi Rp 1.435.000 per gram pada akhir bulan. Kenaikan ini dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global yang mendorong peralihan masyarakat ke aset aman (safe haven).
Selain emas, inflasi tahunan juga didorong oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 1,38 persen, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,11 persen.
Secara komoditas bulanan, BPS mencatat kenaikan harga pada emas perhiasan (0,425 persen), tomat (0,03 persen), angkutan udara (0,012 persen), kontrak rumah (0,011 persen), dan tarif kendaraan travel (0,009 persen).
Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, menyebut inflasi yang terjadi tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
"Pengendalian inflasi menjadi salah satu tolok ukur kinerja pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat," katanya.
Pemerintah Kota Palembang menegaskan komitmen untuk terus menjaga stabilitas harga melalui koordinasi lintas sektor dan penguatan pengendalian inflasi daerah, terutama menghadapi meningkatnya kebutuhan masyarakat pada periode-periode tertentu.
"Kami terus memperkuat koordinasi dengan BPS, TPID, dan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan pengendalian inflasi tepat sasaran dan mampu menjaga daya beli masyarakat Kota Palembang secara berkelanjutan," jelasnya.
Isnaini menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi prioritas pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi.
"Hal ini telah disertai dengan upaya Pemerintah Kota Palembang dalam melaksanakan pengendalian inflasi ke level yang relatif terkendali sesuai dengan sasaran dan target inflasi nasional melalui Strategi 4K," ujar Isnaini.
Pemerintah Kota Palembang menerapkan Strategi 4K sebagai langkah pengendalian inflasi yang terintegrasi. Strategi ini meliputi ketersediaan pasokan, kestabilan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Pada aspek ketersediaan pasokan, Pemkot mengoptimalkan kerja sama antar daerah (KAD) serta menyiapkan rencana penambahan cadangan pangan guna mengantisipasi lonjakan permintaan masyarakat. Kestabilan harga dijaga melalui pelaksanaan pasar murah di tingkat kecamatan, kelurahan, dan pasar tradisional, sekaligus mendorong masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional.
Sementara itu, kelancaran distribusi difokuskan pada penganggaran rehabilitasi jalan, revitalisasi pasar, serta pengaturan lalu lintas untuk mengurai kemacetan di titik-titik krusial.
Adapun komunikasi efektif dilakukan melalui penyebaran informasi di media cetak dan elektronik serta koordinasi dengan daerah penghasil, distributor, dan agen komoditas.
Artikel ini ditulis oleh Mutiara Helia Praditha peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di BeritaKlik.
(dai/dai)
