Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Palembang rupanya tak berjalan mulus di semua lini. Meski sudah menjangkau 82 persen sekolah swasta, namun sejumlah sekolah justru memilih menolak program nasional tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Muhammad Affan, mengungkapkan bahwa penolakan tersebut datang dari sekolah-sekolah dengan basis massa besar. Beberapa di antaranya adalah sekolah elit yang selama ini sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) konsumsi sendiri.
"Sekolah-sekolah swasta besar seperti IGS, Kumbang, Xaverius, Harapan Mulya, Auladi dan Izuddin yang menolak program MBG," ujar Affan saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Jumat (20/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Affan menjelaskan, alasan utama di balik penolakan tersebut adalah kemandirian fasilitas. Pihak sekolah merasa sudah mampu mengakomodir kebutuhan makan siang siswa tanpa harus bergantung pada program pemerintah pusat.
"Sejauh ini karena mereka sudah punya katering sendiri," tambahnya.
Terkait pengawasan kualitas makanan di sekolah-sekolah yang menolak tersebut, Affan menegaskan bahwa kewenangan Dinas Pendidikan memiliki batasan. Ia menyebut urusan teknis pemantauan kandungan makanan bukan merupakan tanggung jawab instansinya.
"Kalau soal kesehatan dan gizi itu bukan ranah kami. Tanggung jawab sekolah masing-masing dengan menyiapkan ahli gizi dan kesehatan," tegas Affan.
Meski dilepas secara mandiri, Affan memastikan pihak Disdik tetap memberikan perhatian agar tidak terjadi ketimpangan standar konsumsi antar siswa. Ia mengaku telah mengeluarkan instruksi agar sekolah swasta tetap menjaga kualitas asupan mereka.
"Imbauan khusus agar kualitas katering mandiri setara standar MBG pusat sudah ada kita berikan," tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh Nadiya, peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di BeritaKlik.
(dai/dai)
