Satu Tahun HDCU Menjabat, Kemiskinan di Sumsel Turun dan Ekonomi Tumbuh

Sumatera Selatan

Satu Tahun HDCU Menjabat, Kemiskinan di Sumsel Turun dan Ekonomi Tumbuh

A Reiza Pahlevi - detikSumbagsel
Sabtu, 21 Feb 2026 18:00 WIB
Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wagub Sumsel Cik Ujang saat memberikan keterangan resmi terkait angka kemiskinan Sumsel.
Foto: Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wagub Sumsel Cik Ujang (Dok. Humas Pemprov Sumsel)
Palembang -

Sejumlah capaian diraih Sumatera Selatan sepanjang satu tahun Gubernur Herman Deru dan Wagub Cik Ujang (HDCU) menjabat. Rapor positif tercapai dari berbagai sektor pembangunan.

Bahkan, disebut melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumsel.

Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel Dody Eko Prasetyo mengatakan berbagai indikator pembangunan menunjukkan hasil yang baik dalam periode satu tahun kepemimpinan HDCU

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Angka kemiskinan di Sumsel berhasil turun menjadi 9,85 persen. Capaian ini bersejarah, karena angka kemiskinan satu digit," ujar Dody.

Dia mengungkapkan, laju pertumbuhan ekonomi Sumsel juga tumbuh positif. Pada 2025, angkanya mencapai 5,35% melampaui pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,11%.

ADVERTISEMENT

PDRB per Kapita, dari target Rp 80,77 juta-Rp 80,89 juta, tercapai Rp 81,50 juta. Angka itu melampaui capaian 2024 sebesar Rp 75,13 juta.

Untuk gini ratio pada 2025 sudah mencapai 0,298. Selanjutnya indeks modal manusia sebesar 0,52, indeks pembangunan manusia (IPM) berada pada angka 74,76.

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) daerah sebesar 75,15 pada 2025 atau naik dari 2024 yang sebesar 72,69. Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan menjadi 3,59% dari sebelumnya 3,86%.

Sementara berdasarkan kinerja, kemantapan jalan Sumsel terjaga di level 91,71%. Dari sisi ketahanan pangan dan energi, Sumsel di angka 79,31% dari target 77,52 %. Rasio elektrifikasi hampir mencapai angka sempurna, yakni 99,99%.

Kemudian dari tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi menunjukkan predikat BB (78,1) dan berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK atas laporan keuangan daerah.

Kemudian indeks demokrasi Indonesia (IDI) melampaui target dengan skor 82,71, dan indeks kerukunan umat beragama (IKUB) mencapai 79,88.

"Dalam satu tahun kepemimpinan HDCU, hampir semuanya tercapai," katanya.




(dai/dai)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads