Ratusan penyedia dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Selatan terancam dihentikan sementara operasionalnya karena belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"Dalam 30 hari setelah dinyatakan operasional, seluruh mitra SPPG wajib mendaftar proses penerbitan SLHS ke Dinas Kesehatan," ujar Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen (Purn) Sony Sonjaya, dalam rapat konsolidasi MBG di Palembang.
Sony menegaskan, sanksi tegas akan diberlakukan bagi mitra yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika dalam 30 hari belum juga mendaftar, maka kami akan memberikan suspensi atau penghentian sementara hingga SLHS diterbitkan,"tegasnya.
Berdasarkan data BGN, dari 708 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumsel ada sekitar 308 dapur belum memiliki sertifikat laik higiene.
"Saat ini baru sekitar 400 SPPG yang sudah memiliki SLHS," jelasnya.
Program MBG di Sumsel sendiri menjangkau 1.909.425 penerima manfaat yang tersebar di 17 kabupaten/kota. "Jumlah penerima manfaat ini harus diimbangi dengan standar keamanan pangan yang ketat," tegas Sony.
Dalam pemaparannya, BGN menyebut kebutuhan anggaran MBG di Sumsel mencapai Rp 28,568 miliar per hari. Anggaran itu mencakup belanja bahan pokok, operasional, hingga insentif relawan. Rinciannya meliputi pembelian bahan pangan sebesar Rp 17,948 miliar, honor 33.276 relawan Rp 3,327 miliar, biaya operasional lain Rp 3,044 miliar, serta insentif harian Rp 4,428 miliar.
"Semua komponen itu harus dikelola secara transparan dan akuntabel," katanya.
Kota Palembang menjadi daerah dengan kebutuhan anggaran terbesar, yakni Rp 7,502 miliar per hari, seiring jumlah penerima manfaat mencapai 498.103 orang dan 188 dapur yang beroperasi. "Palembang menjadi titik terbesar karena jumlah penerimanya paling banyak," jelas Sony.
Untuk membangun satu dapur SPPG, dibutuhkan modal rata-rata Rp 800 juta hingga Rp 2 miliar.Biaya pembangunan memang cukup besar sehingga pengawasan harus diperketat.
BGN memastikan akan terus melakukan pengawasan guna mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
"Jika ditemukan kelalaian atau dugaan pelanggaran SOP, operasional SPPG dapat disuspensi sementara hingga perbaikan dilakukan," tegasnya.
Sony menambahkan, konsolidasi rutin digelar untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah, mitra yayasan, dan seluruh SPPG.
"Kami ingin ada kesamaan pemahaman dan langkah agar program MBG berjalan efektif dan tepat sasaran," katanya.
Meski demikian, BGN menilai pelaksanaan MBG di Sumsel menunjukkan perkembangan positif, termasuk percepatan distribusi dan dampak ekonomi bagi daerah.
"Secara umum pelaksanaan di Sumsel cukup baik dan kasus kejadian menonjol juga mengalami penurunan," pungkasnya.
(dai/dai)
