Pembangunan infrastruktur air bersih oleh PT Tirta Sriwijaya Maju (TSM) di Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, disepakati untuk segera dilanjutkan. Kebutuhan air bersih dinilai mendesak
Kesepakatan itu terungkap dalam rapat pembahasan kerja sama bagi hasil (sharing profit) penyediaan infrastruktur air bersih antara PT TSM dan PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin (Unit Talang Kelapa).
Sekretaris Daerah Banyuasin Erwin Ibrahim mengatakan kerja sama ini telah lama ditunggu Pemkab Banyuasin. Pasalnya, kebutuhan air bersih di wilayah tersebut dinilai sangat mendesak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kerja sama ini memang sudah sangat ditunggu oleh Pemkab Banyuasin karena permasalahan air bersih di Banyuasin cukup mendesak," kata Erwin.
Erwin juga meminta penjelasan mengenai peran PDAM Tirta Betuah dalam kerja sama tersebut. Ia menegaskan nota kesepahaman (MoU) harus segera ditindaklanjuti dengan tahapan yang sesuai aturan.
"MoU ini harus segera dilaksanakan. Tentu Pemkab Banyuasin harus menyiapkan tahapan yang benar agar tidak keluar dari aturan yang berlaku," ujarnya.
Erwin menjelaskan terdapat empat tahapan fundamental yang harus dilalui sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur.
Keempat tahapan tersebut meliputi surat pernyataan permintaan (LO), penandatanganan MoU, studi kelayakan (feasibility study/FS), serta proses pelelangan.
Sementara itu, Staf Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Tamsil memaparkan bahwa tarif yang selama ini digunakan merupakan tarif standar berdasarkan kebijakan pada masa tertentu. Namun, tarif tersebut perlu ditinjau kembali karena meningkatnya biaya operasional proyek.
Di sisi lain, Direktur PT TSM Adib Ubaidillah menjelaskan target utama proyek ini adalah masyarakat yang belum menjadi pelanggan PDAM Tirta Betuah.
Menjawab pertanyaan Sekda Banyuasin, Adib mengatakan PDAM Tirta Betuah akan terlibat bersama TSM dalam seluruh proses hingga pelaksanaan di lapangan.
"Kami juga terbuka untuk audit serta akan segera menyusun timeline pelaksanaan," jelasnya.
Pembangunan infrastruktur air bersih ini direncanakan mulai pertengahan 2026. Sementara tarif yang diterapkan akan mengacu pada Pergub Sumsel. Kerja sama tersebut juga bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
(csb/csb)
