Pengadaan fasilitas untuk rumah dinas Wakil Ketua II DPRD Sumsel Nopianto yang mencapai Rp 2,39 miliar, juga menjadi sorotan dalam aksi massa, Kamis (12/3/2026). Tiga paket pengadaan yang dianggarkan untuk pembangunan arsitektur aula, roller blinds, dan sound system dinilai tak memiliki urgensi. Sejumlah pihak minta dibatalkan.
Dilihat dari data SIRUP LKPP, pengadaan tiga paket untuk rumah dinas yang berada di seberang Griya Agung, Palembang, itu masih keukeuh dilakukan. Terlihat dari data update SIRUP per 15 Maret 2026.
Berikut rincian pengadaan di rumah dinas Wakil Ketua II DPRD Sumsel Nopianto:
1. Pembangunan arsitektur aula tahap II Rp 1.879.000.000
2. Roller blinds Rp 315.000.000
3. Sound system Rp 200.000.000
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Total nilai pengadaan Rp 2.394.000.000.
Tertera dalam penilaian seluruh rencana pengadaan itu telah memenuhi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Ketiga paket pengadaan itu juga mwndapat penolakan dari sejumlah kalangan. Termasuk aksi massa di DPRD Sumsel beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, pengadaan di rumah dinas politisi Partai NasDem itu cukup banyak. Totalnya mencapai Rp 2,91 miliar, sebelum akhirnya heboh karena dikaitkan dengan pengadaan 2 unit meja biliar untuk rumah dinas ketua dan wakil ketua III senilai Rp 486,9 juta.
Berikut ini paket pengadaan untuk rumdis Wakil Ketua II DPRD Sumsel Nopianto terdiri dari:
1. Pembangunan arsitektur aula tahap II rumah dinas: Rp 1.879.000.000
2. Alat sound system rumah dinas: Rp 200.000.000
3. Roller blind rumah dinas: Rp 319.000.000
4. Roller blinds rumah dinas: Rp 315.000.000
5. Alat sound system rumah dinas Rp 200.000.000
Total: Rp 2.913.000.000 (Rp 2,91 miliar)
Anggota Badan Anggaran DPRD Sumsel Yansuri berjanji akan menghapus anggaran nyeleneh untuk rumdis pimpinan dewan.
"Pada prinsipnya anggaran (pengadaan fasilitas rumah pimpinan dewan) ini akan dibatalkan, saya selaku anggota banggar bisa melakukan itu," ujar Anggota DPRD Sumsel Yansuri usai menerima puluhan massa aksi dari Generasi Muda Institut, Kamis (12/3/2026).
Meski berjanji membatalkan, dia menyebut tak akan melakukan penghapusan seluruh item. Pengadaan rumah dinas disebutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan sewajarnya.
"Tidak seluruhnya dibatalkan, hal-hal yang nyeleneh saja yang dibatalkan. Yang kira-kira tidak bermasalah, tidak kita batalkan," katanya.
"Kebutuhan rumah (pimpinan) tangga, yang wajar-wajar boleh. Kalau rumah pimpiman tidak ada gorden kan aneh, tak ada kursi, lampu-lampu harus ada. Yang wajar-wajar saja," sambungnya.
(csb/csb)
