Gubernur Jambi Al Haris mengaku kesal setelah mengetahui adanya penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dari pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan tambang minyak ilegal dan perusahaan besar terutama tambang batu bara. Dia bahkan menyoroti kegiatan itu bisa berjalan sejak lama karena adanya ulah oknum tak bertanggung jawab.
"Kemarin kita mendapatkan laporan bahwa BBM subsidi dikirim ke tambang liar, saya kaget juga, pasti ada ulah oknum, dan beruntungnya juga ada oknum pelakunya yang sebagian sudah tertangkap oleh kepolisian, tetapi masih ada yang kucing-kucingan," kata Al Haris kepada awak media, Minggu (29/3/2026).
Kata Al Haris, penyaluran BBM subsidi harusnya tepat sasaran, dia meminta agar tidak ada oknum yang melakukan praktek buruk demi kepentingan pribadi dengan menjual BBM subsidi ke tambang emas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Al Haris bahkan meminta agar pihak kepolisian terus melakukan pengawasan dan meningkatkan razia rutin di lapangan agar para pelaku tambang emas ilegal bisa menghentikan kegiatan tersebut.
Tidak hanya itu, Al Haris juga mengingatkan agar para perusahaan tambang Batubara di Jambi juga tidak menggunakan pula BBM subsidi buat keuntungan pribadi. Bagi dia, BBM subsidi harus tersalurkan ke rakyat kecil bukan buat perusahaan tambang.
"Bahan bakar subsidi ini kan jatah rakyat buat rakyat kecil bukan buat keuntungan pribadi ke sektor pertambangan. Saya harap ini terus diperketat agar tidak ada lagi kebocoran BBM subsidi ke sektor tambang minyak ilegal, atau perusahaan lainnya itu," ujarnya.
Al Haris menegaskan agar seluruh pengelola dan petugas SPBU harus bersikap konsisten dan disiplin dalam menyalurkan alokasi BBM. Apalagi mengingat minyak subsidi merupakan hak masyarakat luas, bukan untuk tambang ilegal, ataupun kegiatan perusahaan-perusahaan besar baik itu perusahaan tambang batu bara sekalipun.
"Saya hanya mengingatkan perusahaan tambang seperti batu bara jangan menggunakan BBM subsidi buat keuntungan pribadi, buat disalurkan ke kendaraan truk batubara, perusahaan besar, tentu kan memiliki kemampuan finansial, harusnya membeli BBM nonsubsidi," tegasnya.
Selain itu, dia juga meminta agar pengawasan di SPBU harus lebih ketat, dan menekankan pihak SPBU selalu bersikap tegas, jika ada yang melakukan praktek buruk itu.
"Ini juga mesti aparat penegak hukum harus ketat lagi, saya hanya berharap distribusi BBM subsidi di Provinsi Jambi dapat lebih tepat sasaran, dan bisa meminimalisir praktik tambang ilegal yang merugikan daerah," ujarnya.
"Kita minta petugas SPBU jangan sampai ada pula yang bermain, harus konsisten demi mengutamakan masyarakat. Itu hak mereka, jangan berikan kepada perusahaan karena uang mereka banyak," sambungnya.
Al Haris menegaskan, BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat kecil, nelayan, dan pelaku usaha mikro, dan notabene bukan untuk mendukung aktivitas ilegal seperti pertambangan tanpa izin (PETI) dan perusahaan tambang batu bara. Dia tak ingin, kegiatan itu terus dan terus terjadi sehingga itu tidak bisa dibiarkan.
Pemprov Jambi, kata Al Haris, akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menelusuri jalur distribusi BBM subsidi yang disalahgunakan. Ia juga meminta pengawasan di lapangan diperketat, terutama di wilayah yang rawan aktivitas tambang emas ilegal maupun tambang perusahaan batu bara.
Pemerintah daerah berharap, dengan langkah tegas ini, distribusi BBM subsidi bisa kembali tepat sasaran serta aktivitas tambang ilegal di Jambi maupun kegiatan hauling batubara tidak pula menggunakan BBM subsidi sehingga dapat ditekan secara signifikan.
"Pengawasan ketat dan koordinasi antarlembaga menjadi kunci untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan. Tujuannya adalah agar subsidi energi dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat Jambi," tegasnya.
(csb/csb)
