Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof Didik Susetyo menilai ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap kucuran dana dari pemerintah seharusnya diakhiri. Pemda didorong melakukan revolusi penganggaran mandiri melalui instrumen obligasi daerah.
Pandangan itu disampaikannya saat memaparkan ide dan insight akademisnya dalam acara Sarasehan Nasional Obligasi Daerah yang digelar di Aston Palembang Hotel & Conference Centre, Selasa (19/5/2026).
Menurut Didik, obligasi daerah merupakan obat paling tepat untuk mengatasi kesenjangan pembangunan dan pendanaan (funding gap) yang saat ini terjadi di daerah. Langkah efisiensi berupa pemotongan anggaran dinilai sudah sulit dilakukan karena akan mematikan efek domino (multiplier effect) ekonomi masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Konteks kesenjangan itu harus diobati dengan apa? Salah satu alternatifnya adalah obligasi daerah. Piranti hukumnya sudah siap, tapi kok belum berani? Karena harus melalui IPO di pasar modal. Nah, ini enggak mudah," ujar Didik.
Selain kendala teknis pasar modal, Didik menyoroti pentingnya aspek literasi keuangan di tingkat pengambil kebijakan maupun masyarakat luas agar tidak terjadi salah paham atau penolakan tanpa dasar. Masalah lain yang sering menjadi batu sandungan utama adalah faktor politik lokal di tingkat parlemen daerah.
"Mohon maaf, dari sekian banyak yang sudah diajukan, ada 5 atau 4, mentoknya di mana, Pak? Di persetujuan DPRD. Itu dicatat," tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya mitigasi risiko dan kepastian regulasi agar investor tidak dihantui ketakutan terhadap dinamika politik lokal. Investor kerap khawatir jika pimpinan daerah berganti, maka kebijakan pembangunan dan komitmen obligasi ikut berubah.
Terkait posisi Sumsel, Didik mengonfirmasi bahwa daerah ini masuk dalam jajaran 44 daerah di Indonesia yang memiliki kapasitas fiskal mumpuni berdasarkan indikator Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Untuk itu, ia meminta Gubernur Sumsel segera mengambil langkah konkret tanpa harus pasif menunggu arahan pusat.
"Gubernur mungkin sudah bisa menginstruksikan, persiapkan! Bahwa Sumatera Selatan menjadi uji coba untuk obligasi daerah. Saya setuju! Unsri siap?," ungkapnya.
Di akhir paparannya, Didik menekankan bahwa obligasi daerah dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) bukan sekadar alat teknis penambal defisit APBD jangka pendek. Instrumen ini merupakan pemantik transformasi birokrasi agar pemda bisa mandiri secara finansial.
"Pemerintah daerah dapat melepaskan diri dari siklus pasif menunggu dana bagi-bagi, ya kapan mau datangnya? Tapi beberapa pemerintah daerah dapat melepaskan diri menunggu dana pusat. Inilah saat merevolusi, berevolusi. Bukan hanya evolusi, mungkin revolusi yang dilakukan," pungkasnya.
Hal tersebut sampaikan olek Didik dalam forum diskusi obligasi daerah yang dimoderatori oleh Aline Witatmaja dan dapat disaksikan melalui live streaming di BeritaKlik.com hingga pukul 13.00 WIB.
Artikel ini ditulis oleh Nadiya peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di BeritaKlik.
(rep/rep)
