Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebut obligasi daerah dapat menjadi salah satu solusi strategis untuk memperkuat pembiayaan pembangunan di daerah. Skema tersebut dinilai relevan bagi kepala daerah yang baru terpilih untuk merealisasikan program prioritas dan membangun legacy pembangunan di wilayah masing-masing.
Herman Deru juga menyoroti mekanisme penerbitan obligasi daerah yang dinilainya terlalu panjang. Dia berharap pemerintah dapat menyederhanakan proses perizinan agar pemda lebih mudah mengakses instrumen pembiayaan tersebut.
Saat ini, pemda harus melalui sejumlah tahapan mulai dari persiapan internal daerah, persetujuan DPRD, Kemendagri, Bappenas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, hingga proses akhir di OJK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan terlalu banyak kamar. Prosesnya sebaiknya dibuat lebih sederhana," ujarnya saat Sarasehan Nasional bertajuk Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik yang digelar MPR RI di Aston Palembang Hotel & Conference Centre, Selasa (19/5/2026).
Dia mengusulkan adanya regulasi khusus yang mengatur mekanisme satu pintu dalam pengurusan obligasi daerah.
"Kalau bisa dibuat satu pintu untuk pengurusannya. Jangan terlalu banyak mekanisme. Bisa dibuat regulasi atau payung hukum yang menunjuk satu pengampu, nanti koordinasi antar kementerian dan lembaga dilakukan di internal mereka," ungkapnya.
Deru juga mengapresiasi MPR RI yang telah memilih Sumsel sebagai lokasi pelaksanaan sarasehan nasional tersebut.
"Kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada MPR RI yang telah menyelenggarakan acara Sarasehan Nasional di Sumsel, khususnya Kota Palembang," ujarnya,
Dia mengatakan, seluruh kepala daerah di Sumsel bersama sekda turut hadir dalam kegiatan tersebut, karena dinilai penting untuk menambah wawasan terkait alternatif pembiayaan pembangunan daerah.
"Semua kepala daerah hadir, bahkan ada bupati yang langsung saya ajak usai kegiatan pertama saya tanam padi di OKI tadi. Karena menurut saya kegiatan ini sangat baik dan menambah pengetahuan bagi kepala daerah," katanya.
Lebih lanjut, Herman Deru menyatakan kesiapan Sumsel menjadi provinsi percontohan dalam implementasi obligasi daerah guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
"Kita Sumsel siap menjadi provinsi percontohan MPR RI agar RPJMD bisa tercapai di tengah berbagai hambatan saat ini," katanya.
Diketahui, Sarasehan Nasional digelar di tengah masih tingginya ketergantungan APBD terhadap dana transfer pemerintah seperti DAU, DAK, dan DBH. Karena itu, obligasi daerah dipandang sebagai alternatif strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam investasi publik.
Kegiatan ini juga menjadi forum diskusi mengenai peluang, tantangan, serta langkah strategis implementasi obligasi daerah di Indonesia. Selain sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, obligasi daerah juga dinilai berpotensi menjadi instrumen investasi publik yang melibatkan masyarakat serta lembaga keuangan dalam pembangunan daerah.
(rep/rep)
