Pemerintah Kota Palembang berkomitmen dalam menangani persoalan banjir dan kemacetan lalu lintas yang kerap dikeluhkan masyarakat. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dikerahkan dalam tim terpadu untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hasyim menyebut pembentukan tim terpadu merupakan langkah konkret Pemkot Palembang agar penanganan banjir dan kemacetan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
"Pak Wali Kota berpesan agar seluruh pihak bergerak bersama-sama dengan ikhlas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, seluruh OPD harus siap siaga sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing," katanya kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, setiap OPD telah dibagi wilayah dan tugas khusus untuk menangani persoalan banjir maupun kemacetan. Mulai dari identifikasi penyebab genangan hingga penanganan cepat di lapangan.
"Dinas Perhubungan (Dishub), misalnya, akan fokus pada pengaturan lalu lintas di kawasan terdampak banjir, evakuasi warga, hingga penyediaan lokasi pengungsian dan bantuan logistik," ungkapnya.
Selain itu, Dishub juga diminta berkoordinasi dengan instansi terkait guna mempercepat penanganan teknis banjir, termasuk menyiapkan perahu karet di wilayah rawan genangan.
"Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) akan memperkuat proses evakuasi warga yang terjebak banjir, terutama lansia, anak-anak, dan warga sakit," kata Aprizal.
Aprizal menambahkan Damkar juga menyiapkan mobil pompa dan mesin portable untuk membantu mengurangi genangan air di sejumlah titik. Tak hanya itu, petugas Damkar turut melakukan evakuasi hewan berbahaya seperti ular dan biawak yang muncul ke permukiman saat banjir.
Layanan pengaduan masyarakat melalui Call Center 112 juga disiagakan untuk merespons kondisi darurat.
Di sisi lain, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan mengintensifkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan menghadapi banjir.
Informasi mengenai titik genangan, kondisi cuaca, hingga perkembangan penanganan banjir akan disampaikan secara berkala melalui kanal media sosial resmi pemerintah. Satpol PP juga dilibatkan dalam pengamanan fasilitas umum, pemantauan titik banjir, serta membantu pengaturan lalu lintas di kawasan terdampak.
Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) fokus melakukan pemetaan titik rawan banjir akibat sampah, termasuk penyediaan sarana kebersihan dan penempatan tong sampah di lokasi strategis.
Untuk penanganan sosial, Dinas Sosial mengerahkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang disiagakan selama 24 jam di wilayah rawan banjir. Petugas Tagana bertugas melaporkan potensi bahaya, membantu evakuasi warga, hingga mendistribusikan bantuan darurat berupa makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya.
"Melalui tim terpadu tersebut, kami berharap penanganan banjir dan kemacetan bisa dilakukan lebih cepat, efektif, dan terintegrasi sehingga dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalisir," pungkasnya.
(dai/dai)
