Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menilai kebijakan Work From Home (WFH) memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran, khususnya dalam menekan biaya perjalanan dinas.
Dia menyebut salah satu indikator keberhasilan kebijakan efisiensi adalah menurunnya biaya perjalanan dinas yang selama ini menjadi salah satu komponen belanja pemerintah. Menurutnya, berbagai langkah penghematan yang diterapkan telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan.
Herman Deru juga menjelaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi salah satu tujuan utama yang ingin dicapai. Ia mengungkapkan bahwa biaya perjalanan yang sebelumnya cukup tinggi kini berhasil ditekan melalui sejumlah kebijakan penyesuaian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau soal efisiensi ini ya, kalau biaya perjalanan itu sudah di atas 50 persen, diturunkan," kata Gubernur.
Dia mengatakan bahwa penerapan WFH bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi juga bagian dari strategi pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah terus memantau dampak kebijakan tersebut terhadap kinerja organisasi dan pelayanan publik.
Menurut Herman Deru, hasil sementara menunjukkan bahwa penerapan WFH memberikan manfaat yang cukup nyata. Namun demikian, pemerintah daerah belum mengambil keputusan final terkait keberlanjutan kebijakan tersebut karena masih diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas pelaksanaannya.
"WFH yang kamu maksud itu kan, ya ada hasilnya di hari Jumat itu. Jadi kita monitor ini masih layak dulu diteruskan," jelasnya.
Herman Deru juga menegaskan Pemprov Sumsel tidak hanya melihat aspek penghematan anggaran, tetapi juga mempertimbangkan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat. Oleh karena itu, setiap keputusan terkait pola kerja ASN akan disesuaikan dengan regulasi dan arahan nasional agar pelaksanaannya tetap selaras di seluruh daerah.
"Tapi kita nunggu kebijakan nasional juga. Bahwa WFH itu ternyata memang efisien," ujarnya.
Selain itu, evaluasi yang dilakukan juga mencakup tingkat produktivitas pegawai selama menjalankan WFH. Pemerintah ingin memastikan bahwa fleksibilitas pola kerja tidak berdampak pada kualitas pelayanan publik maupun pelaksanaan program-program pembangunan yang sedang berjalan.
Dengan hasil evaluasi sementara yang menunjukkan adanya efisiensi, Pemprov Sumsel membuka peluang untuk melanjutkan kebijakan tersebut apabila dinilai masih relevan dan memberikan manfaat. Namun, keputusan akhir akan ditetapkan setelah mempertimbangkan hasil pemantauan di lapangan serta kebijakan nasional yang akan dikeluarkan pemerintah pusat.
Artikel ini ditulis oleh Muhammad Alyuda Tri Utama peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di BeritaKlik.
(dai/dai)
