Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mardiono menyebut, butuh uang minimal Rp 1 triliun agar partai berlambang Ka'bah tersebut bisa kembali ke DPR pada Pemilu mendatang. Dana tersebut dipergunakan untuk menggerakkan mesin partai.
"Kami sudah melakukan hitung-hitungan, dibutuhkan satu triliun rupiah untuk PPP bisa kembali ke parlemen di Pemilu mendatang," kata Mardiono usai membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-X PPP Provinsi Sunatera Barat di Padang, Senin (2/2/2026) malam.
Utusan khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan itu mengingatkan kader partainya untuk bekerja keras agar bisa lolos Pemilu mendatang, karena yang menjadi penentu bukan hanya logistik dalam bentuk uang, namun juga Infrastruktur partai yang lengkap.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang biaya politik saat ini itu cukup besar ya. Sehingga kalau partai ya, tentu bukan hanya PPP ya, tidak mempersiapkan logistik yang cukup, tentu akan sulit. Tetapi tadi juga saya sampaikan, walaupun memiliki logistik yang besar, tapi infrastrukturnya tidak terlengkapi, juga saya pikir itu sulit juga akan terwujud," katanya.
"Kan banyak, saya tidak usah sebut, namanya ada partai punya konglomerat, yang juga banyak rekan-rekan media, yang finansialnya juga cukup, tapi toh tidak lolos juga. Sehingga dua-duanya harus terpenuhi, infrastruktur politik juga harus dipenuhi, agen-agen politik sampai ke tingkat TPS, tetapi biaya logistik untuk mengantarkan pada penguasaan sampai ke TPS ini juga tentu harus dipenuhi," tambahnya.
Sebagai partai yang pada Pemilu lalu tidak lolos, PPP memiliki tugas ekstra berat. Ia menargetkan, PPP harus membentuk struktur minimal hingga tingkat kecamatan pada tahun 2027.
"PPP kan sekarang kan tidak lolos, sehingga harus melakukan kerja ekstra keras ya, maksudnya sampai tahun 2027 itu, kita harus sudah membentuk struktur sampai dengan minimal itu sampai tingkat kecamatan. Setelah kecamatan, kita akan (membentuk) ke Ranting, supaya kita punya agen-agen di TPS. Kita akan konsentrasi itu semua," katanya.
Hingga awal Februari ini, sudah 30 wilayah yang terselesaikan melaksanakan Muswil.
"Dalam waktu dekat ini akan terselesaikan sampai 32, mungkin sisanya sebelum tanggal 10 itu sudah selesai semua, selesai semua Indonesia. Semuanya? Semuanya, ini sudah selesai yang 30," katanya lagi.
Muswil PPP Sumatera Barat berlangsung selama dua hari. Pertemuan itu akan memilih formatur yang akan membentuk kepengurusan di tingkat provinsi untuk menggantikan kepengurusan yang sebelumnya dipimpin Hariadi.
Sejumlah nama mengapung dan disebut memiliki peluang untuk memimpin DPW PPP Sumatera Barat. Antara lain, Mulyadi yang saat ini menjabat Wakil Wali Kota Pariaman dan Muhammad Iqbal yang saat ini menjabat Wakil Bupati Agam.
(mjy/mjy)
