Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap meminta agar dilakukan pertemuan lintas sektor untuk mengatasi banjir rob di wilayah Belawan. Sebab, ia menyebut Pemkot Medan tidak bisa mengatasi banjir rob sendiri.
"Pemko Medan berharap dapat difasilitasi pertemuan dengan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, PT KAI, Pelindo, hingga Pertamina. Sebab, di kawasan itu terdapat permukiman warga, jalur pipa gas, hingga fasilitas lainnya milik Pertamina," kata Zakiyuddin saat kunjungan Komisi V DPR RI, Kamis (9/4/2026).
Politikus Gerindra ini menjelaskan kondisi di lapangan menunjukkan keterbatasan kewenangan Pemko Medan, terutama terkait kepemilikan lahan. Sebagian wilayah bahkan berada di atas lahan milik PT KAI dan Pelindo, sementara masyarakat banyak yang tinggal dengan status sewa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami tidak memiliki lahan di sana. Bahkan kantor kecamatan pun berada di atas lahan PT KAI. Sementara masyarakat juga banyak yang menyewa lahan Pelindo. Ini menjadi kendala ketika ingin melakukan penataan maupun normalisasi," ujarnya.
Zakiyuddin mengungkapkan banyak rumah-rumah berdiri di bantaran sungai, baik di lahan PT KAI maupun wilayah lainnya. Ia juga menyoroti kondisi sungai yang melintasi Kota Medan hingga ke wilayah Deli Serdang dan mengalami penyempitan bahkan penutupan.
"Kalau hanya Medan yang melakukan normalisasi, maka upaya kita akan sia-sia. Sampah dan sedimentasi akan kembali masuk, karena itu, perlu penanganan terpadu lintas daerah," ucapnya.
Zakiyuddin turut mengusulkan relokasi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Namun, ia menyadari langkah tersebut membutuhkan pendekatan sosial yang matang.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, menyebutkan bahwa secara teknis penanganan banjir rob sebenarnya dapat dilakukan. Namun, kompleksitas persoalan terletak pada banyaknya pemangku kepentingan di kawasan tersebut.
"Secara teknis itu tidak sulit. Namun, karena banyak stakeholder yang terlibat dan masyarakat sudah lama bermukim di sana, koordinasi menjadi tantangan utama," sebut Adenan Rasyid.
Anggota DPR RI Komisi V Musa Rajekshah alias Ijeck menjelaskan bahwa penyelesaian masalah tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak saja. Komisi V DPR RI disebut bakal menginisiasi pertemuan lintas sektor.
"Kami hadir untuk memastikan penyelesaian tuntas. Tidak bisa hanya Kementerian PU, semua pihak harus bertanggung jawab. Kami akan mendorong agar Komisi V menginisiasi rapat koordinasi lintas sektor," jelas Ijeck.
Ijeck juga menyoroti perubahan fungsi lahan di kawasan pesisir. Seperti hutan mangrove yang beralih menjadi perkebunan sawit maupun tambak, yang turut memperparah kondisi banjir rob.
"Kalau sedimentasi sungai tidak segera dinormalisasi, masalah ini tidak akan selesai. Selain itu, kerusakan mangrove juga harus menjadi perhatian serius," ujarnya.
Politikus Golkar ini menilai diperlukan pembentukan tim koordinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik untuk penanganan teknis maupun non-teknis. Ia menegaskan bahwa perencanaan yang komprehensif menjadi kunci utama agar anggaran yang digelontorkan tidak terbuang sia-sia.
"Kita tidak ingin anggaran besar yang sudah dikeluarkan justru tidak menyelesaikan masalah. Perencanaan harus matang dan terintegrasi," tuturnya.
Sosialisasi juga penting kepada masyarakat, terutama terkait rencana relokasi dari bantaran sungai. Menurutnya, pendekatan persuasif harus diutamakan agar masyarakat dapat memahami urgensi penataan kawasan.
"Kami akan berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas," tutupnya.
Simak Video "Video Tarif Baru Parkir di Medan: Motor Rp 2 Ribu, Mobil 4 Ribu"
[Gambas:Video 20detik]
(astj/astj)
