DPRD Kota Binjai menerima aksi unjuk rasa dari para pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak penggusuran di gedung DPRD, Jalan Vetaran, Binjai. Dalam aksi tersebut, DPRD menegaskan akan kembali menjadwalkan pertemuan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Binjai untuk membahas nasib para pedagang.
Anggota DPRD Binjai dari Fraksi Gerindra, Ronggur Raja Doli Simorangkir, mengatakan pihaknya menyayangkan penggusuran terhadap PKL yang dilakukan Pemkot Binjai tanpa solusi. Ia menyebu, pihak DPRD telah berulang kali berupaya mengajak Pemkot Binjai untuk duduk bersama membahas persoalan tersebut, namun hingga saat ini, upaya tersebut belum mendapatkan respons yang diharapkan.
"DPRD Binjai sudah menyurati tiga kali Pemkot Binjai untuk duduk bersama membahas masalah penggusuran PKL. Namun sampai sekarang Pemkot Binjai terkesan menghindar untuk membahasnya di DPRD," ujarnya, Senin (27/04/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga menjelaskan bahwa pihak DPRD telah menerima aspirasi masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD. Sebagai tindak lanjut, DPRD berkomitmen untuk kembali mengagendakan pertemuan dengan Pemkot guna mencari solusi atas persoalan tersebut.
"Tadi kami menerima aksi unjuk rasa di DPRD, kami sampaikan ke korban penggusuran akan menjadwalkan ulang pertemuan dengan Pemkot untuk membahas nasib pra pedagang yang digusur," tambahnya.
Lebih lanjut, Ronggur menilai bahwa proses penggusuran yang dilakukan dinilai tidak adil dan tidak disertai solusi yang jelas bagi para pedagang terdampak, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.
"Kami menilai penggusuran itu dinilai tebang pilih dan tanpa adanya solusi. Terlebih penggusuran itu dilakukan di tengah ekonomi masyarakat kita sedang sulit dan Pemkot tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan," katanya lagi.
Ia juga menyayangkan sikap Wali Kota Binjai yang dinilai belum menunjukkan itikad untuk menemui langsung masyarakat yang terdampak penggusuran.
"DPRD sangat menyayangkan sikap Walikota Binjai yang sampai saat ini tidak mau bertemu masyarakat korban penggusuran. Sikap itu tindakan yang tidak etis dan terkesan lari dari tanggung jawab."
Sebagai langkah tegas, Fraksi Gerindra di DPRD Binjai bahkan menyatakan akan mempertimbangkan langkah politik lebih lanjut jika tidak ada solusi yang diberikan kepada para pedagang.
"Jika tidak ada solusi bagi masyarakat pedagang korban penggusuran, kami dari Fraksi Gerindra akan menginisiasi gerakan pemakzulan dari DPRD," tegas Ronggur.
Artikel ini ditulis oleh Laila Syakira peserta program Maganghub Kemenaker di BeritaKlik
(nkm/nkm)
