Sejumlah mahasiswa melakukan demontrasi di depan Kantor DPRD Sumut dengan melayangkan sejumlah tuntutan seperti menghentikan program MBG hingga menjaga stabilitas harga BBM. Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti menemui massa aksi dan berjanji bakal mengawal 9 tuntunan tersebut.
Pantauan detikSumut, Senin (15/6/2026), awalnya sejumlah anggota DPRD Sumut hendak menemui mahasiswa. Namun ditolak karena mahasiswa ingin bertemu dengan Ketua DPRD Sumut langsung.
Setelah beberapa saat, sekitar pukul 15.45 WIB, Erni keluar menemui massa aksi. Erni terlihat duduk dan mendengarkan tuntunan mahasiswa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara memastikan apa yang disampaikan oleh adik-adik semua dari 9 tuntutan ini akan kita kawal, akan kita sampaikan ke pemerintah pusat ada beberapa tuntunan yang kaitannya dengan pemerintah pusat," kata Erni Ariyanti menanggapi tuntunan mahasiswa.
Selain itu, Erni juga berjanji bakal mengawal anggaran yang digelontorkan pemerintah. Sehingga lebih berpihak kepada masyarakat.
"Sebagai pemerintah daerah kami di sini anggota DPRD ingin memastikan fungsi kami sebagai pengawasan untuk mengawal setiap anggaran yang digunakan agar lebih berpihak kepada masyarakat," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah mahasiswa melakukan demontrasi di depan Kantor DPRD Sumut. Mereka melayangkan sejumlah tuntutan seperti menghentikan program MBG hingga menjaga stabilitas harga BMM.
Pantauan detikSumut, Senin (15/6), mahasiswa tiba di depan Kantor DPRD Sumut pada pukul 14.30 WIB. Mereka terlihat membawa spanduk dan flyer berisi tuntunan.
Para mahasiswa secara bergantian menyampaikan aspirasi di depan Kantor DPRD Sumut. Ratusan anggota polisi dan TNI juga terlihat melakukan pengamanan.
"Kalau semua naik, harus ada yang turun," demikian tertulis di spanduk mahasiswa.
Hingga saat ini, mahasiswa yang berasal dari Universitas Sumatera Utara (USU) masih melakukan orasi. Lalu lintas di sekitar lokasi terlihat macet.
Tuntutan Aksi BEM USU di DPRD Sumut
1. Menuntut pemerintah agar menjaga harga BBM tetap stabil dan mengawasi distribusi BBM subsidi sehingga hanya diterima kelompok yang berhak.
2. Menuntut efesiensi serta transparansi dalam pengelokasian APBN dan APBD dengan memprioritaskan anggaran pada program prioritas.
3. Menolak dengan tegas segala bentuk dwifungsi Polri serta menuntut peningkatan transparansi dan akuntabilitas di dalam tubuh institusi kepolisian.
4. Memberhentikan program makanan bergizi gratis (MBG) dan menciptakan program pemenuhan gizi masyarakat yang lebih efektif, efesien dan tepat sasaran.
5. Menuntut dan mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengembalikan pendidikan sebagai program prioritas utama nasional demi masa depan bangsa.
6. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) Masyarakat Adat.
7. Menuntut pertanggungjawaban pemerintah terkait penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Serta mendesak tindakan tegas dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
8. Mendesak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik sektor kelistrikan dan air bersih.
9. Menuntut dan mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menepati janji untuk membuka 19 juta lapangan kerja.
(niz/dhm)
