Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menanggapi pernyataan Sekjen Partai Golkar M. Sarmuji yang mempertanyakan peran penyeimbang yang dijalankan PDIP dari luar pemerintahan. Menurut Deddy, Golkar sebaiknya fokus pada persoalan yang lebih penting ketimbang mengomentari sikap politik PDIP. Ia juga menyindir Golkar yang dinilainya selalu ingin berada di lingkar kekuasaan.
"Baiknya Golkar urus pemadaman listrik di mana-mana, bukan malah ngurusi PDIP. PDIP bukan Golkar yang kalah atau menang maunya ikut berkuasa. Kita tidak punya bakat candu kekuasaan, tanpa berkuasa akan mati atau tak berkembang," kata Deddy Sitorus saat dihubungi, Sabtu (20/6/2026).
Deddy mengakui bahwa berada di dalam pemerintahan memang memberikan keuntungan bagi partai politik karena membuka akses terhadap kekuasaan. Namun, ia mempertanyakan sikap Golkar yang justru menyindir PDIP karena memilih tetap berada di luar pemerintahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenapa justru nyinyir terhadap yang tidak mau masuk mendapatkan kemewahan kekuasaan? Kami menghargai mereka yang ada di pemerintahan dan sebaiknya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama bagi yang berada di luar," ucap dia.
Menjawab pertanyaan mengenai fungsi penyeimbang yang dijalankan PDIP, Deddy menegaskan bahwa partainya menjalankan peran checks and balances melalui DPR terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh parpol yang juga duduk di DPR, susah membayangkan fraksi yang punya perwakilan di kabinet mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan atau memberikan pendapat yang berbeda," jelas dia.
Ia menilai DPR akan kehilangan esensinya apabila seluruh fraksi hanya menyetujui setiap kebijakan pemerintah tanpa memberikan kritik atau pandangan alternatif.
"Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan Orde Baru, apakah DPR masih dibutuhkan? Itulah yang dimaksud dengan penyeimbang, kebebasan untuk mendukung yang baik tetapi pada saat bersamaan punya kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan dan bahkan pandangan yang berbeda," lanjut dia.
Deddy juga menegaskan bahwa apabila semua partai politik bergabung ke dalam pemerintahan, maka fungsi pengawasan terhadap kekuasaan akan beralih ke masyarakat melalui aksi-aksi di jalan.
"Itu akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi. Coba cek, apakah partai-partai yang punya menteri di kabinet itu berani menyampaikan kritik thp menteri mereka atau pemerintahan secara umum? Saya pribadi sendiri sering dicurhati oleh sesama anggota dewan bagaimana mereka sulit berbicara dengan leluasa karena posisi di dalam pemerintahan atau takut dapat telpon dari sana-sini," tegas dia.
Lebih lanjut, Deddy mengaku heran karena banyak partai politik yang seolah tidak rela PDIP mengambil posisi di luar pemerintahan. Menurutnya, kondisi ketika seluruh partai berada dalam satu barisan pemerintahan lazim ditemukan di negara-negara yang menganut sistem otoriter.
"Negara yang seluruh partai politiknya ada di dalam pemerintahan itu hanya ada di negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan partai komunis seperti di China. Menjadi Partai Penyeimbang itu adalah sebentuk pengorbanan dan perjuangan juga agar DPR tetap mampu menjalankan fungsinya menjadi kanalisasi suara rakyat dan chekcs and balances teradap penyelenggaraan kekuasaan," tuturnya.
Artikel ini sudah tayang di detikNews, baca selengkapnya di sini.
(afb/afb)
