Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto mengatakan, sebanyak 43,5 persen penduduk Indonesia tidak mampu membeli makanan sehat. Hal ini disampaikan Bima dalam pembukaan Forum Pangan Nasional yang digelar Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Hotel Grand Inna Medan.
"43,5 persen penduduk Indonesia nggak mampu beli makanan sehat. Bayangkan, hampir setengahnya ini. Hampir setengahnya nggak mampu untuk membeli makanan sehat. Mungkin inilah yang termasuk generasi seblak, cilok, cireng, dan lain-lain itu," ujar Bima, Senin (29/6/2026).
Menurut Bima Arya, pembahasan soal pangan tidak hanya terkait pola produksi. Namun, ia menekankan pentingnya melihat apa yang dikonsumsi masyarakat di meja makan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu tadi yang menengah ke bawah, yang menengah ke atas condong ke junk food dan lain-lain. Ia jadi beban gizi kota. Tingkat obesitas naik 50 persen sejak 2007. Jadi ini bukan sebatas produksi, tetapi ini pola konsumsi, edukasi, dan lain-lain. Bukan sekadar statistik-statistik yang dipaparkan oleh para profesor dan para politisi, tapi yang ada di mejanya makanan apa," katanya.
Bima Arya mengatakan, selain pola distribusi dan konsumsi, kemandirian pangan juga menyangkut makanan sehat yang dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini, menurutnya, berkaitan erat dengan target Indonesia emas di beberapa tahun ke depan.
"Karena kalau kita bicara produksi, aman. Tapi yang terpenting juga yang ada di meja makannya apa. Jadi ini tidak main-main. Ini bukan sekadar prestise, bukan sekadar kemandirian. Ini persoalan kita menyiapkan bangsa ini menuju Indonesia emas, menggarap bonus demografi, memastikan Gen Z, Gen X, Gen Alpha hari ini ini tumbuh menjadi generasi yang pada saatnya nanti akan memimpin kita," ungkapnya.
Ia juga menjelaskan, permasalahan perkotaan sangat dipengaruhi oleh kondisi Geopolitik yang menimbulkan lonjakan pada harga pupuk. Oleh karena itu, Bima Arya mengatakan, pihaknya selalu mengawasi kondisi pangan dan inflasi di tiap-tiap pemerintah daerah.
"Pak Mendagri memimpin dan kadang memberi tugas kepada para Wamen untuk memimpin rapor pangan, rapor inflasi. Nah, targetnya adalah itu. Dilihat betul. Di mana persoalannya apa. Apakah produksinya, apakah distribusinya, apakah kurang operasi pasar, dan lain-lain. Ini di wilayah perkotaan," katanya.
Selain itu, menurut Bima, pihaknya juga selalu mengawasi alokasi APBD di tiap pemerintah daerah terkait ketahanan pangan.
"Ini kita berikhtiar memonitor itu melalui rapor inflasi. Tiga hal yang kita jaga. Supply-nya kita cek. Demand-nya juga dicek. Apakah ini dari transportasi? Apakah ini dari emas? Apakah ini dari hal-hal lain? Apakah ini dari gagal panen? Apakah force majeure? Kita harus cek," ungkapnya.
Menurut Bima, para kepala daerah saat ini dituntut untuk bisa menetapkan prioritas khususnya dalam alokasi APBD. Ia mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepala daerah yang berkomitmen memprioritaskan ketahanan pangan dalam alokasi anggaran belanja pemerintah daerah.
"Kepala daerah harus bisa menetapkan prioritas apa, mana yang dinomor satukan, mana yang dinomor sekiankan. Nah ketahanan pangan ini harus masuk jadi agenda prioritas juga, karena kita berbicara tadi, ya, agenda kemandirian dan agenda tentang bonus demografi. Nah karena itu kita bisa lihat komitmen kepala daerah itu per itemnya apa saja, dan kita apresiasi bagi yang memiliki komitmen yang kuat tadi," pungkasnya.
(afb/afb)
