Angka pengangguran di Kepulauan Riau (Kepri) masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kepri mencapai 6,87 persen atau sekitar 75 ribu orang, dengan Kota Batam menjadi penyumbang jumlah penganggur terbanyak.
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menilai investasi tetap menjadi solusi paling efektif untuk menciptakan lapangan kerja baru di Kepri.
"Kalau bicara pengangguran, kita bicara investasi saja. Itu satu-satunya jalan yang baik," kata Ansar, Jumat (3/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ansar mengakui sebagian investasi yang masuk ke Kepri, seperti pembangunan pusat data (data center), memang tidak menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, menurutnya, investasi di Kepri tidak hanya berasal dari sektor tersebut.
"Kan nggak hanya data center. Industri terus berkembang di kawasan-kawasan industri, termasuk di PT Bintan Alumina Indonesia dan kawasan ekonomi khusus (KEK). Memang ada investasi yang tidak banyak menyerap tenaga kerja, tetapi tetap membuka lapangan pekerjaan," ujarnya.
Karena itu, Pemprov Kepri terus berupaya menjaga stabilitas keamanan dan iklim investasi agar investor tetap menanamkan modal di daerah tersebut.
"Maka kita dorong terus investasi, usahakan situasi tetap kondusif. Jadikan Kepri tetap aman supaya investasi datang," ujarnya.
Baca juga: Nvidia Bakal Bangun Pusat Data AI di Batam |
Selain mengandalkan investasi, Ansar mengatakan pemerintah daerah juga mendorong berbagai program pembangunan yang diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja, salah satunya Program Kampung Nelayan Merah Putih.
Saat ini, kata Ansar, sudah ada 82 lokasi yang terverifikasi dan ditargetkan menjadi 100 titik dalam dua hingga tiga pekan ke depan.
"Nanti kita ketemu Pak Menteri. Tahun 2026-2027 akan diberikan 100 titik. Nilainya besar, mulai Rp10 miliar, Rp12 miliar hingga Rp22 miliar per lokasi. Masa konstruksinya tentu akan membutuhkan banyak tenaga kerja," katanya.
Program Koperasi Merah Putih dan sejumlah proyek pembangunan daerah, termasuk pembangunan Monumen Bahasa, juga diharapkan ikut membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Selain itu, Ansar menyebut arus kedatangan pencari kerja cukup tinggi. Ia mengakui pemerintah tidak dapat membatasi masyarakat dari luar daerah yang datang ke Kepri untuk mencari pekerjaan.
"Kita tidak bisa menghambat orang datang mencari kerja ke Kepri. Yang bisa kita lakukan adalah terus mendorong investasi dan meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal," ucapnya.
Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, Pemprov Kepri mengubah pola pelatihan kerja. Jika sebelumnya pelatihan dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK), kini pelatihan difokuskan melalui skema in-house training di perusahaan.
"Kita bantu biaya transport dan biaya makan mereka. Model in-house lebih baik karena kalau pesertanya bagus, perusahaan bisa langsung menyerap mereka," jelasnya.
Menurutnya, pola tersebut juga lebih efisien karena pemerintah tidak lagi menanggung biaya akomodasi peserta selama tiga hingga empat bulan seperti pada pelatihan di BLK.
Selain itu, Pemprov Kepri juga menyiapkan anggaran sekitar Rp1 miliar pada 2027 untuk program sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK yang diproyeksikan bekerja di luar negeri. Program tersebut akan dijalankan bekerja sama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan lembaga sertifikasi internasional agar lulusan memiliki sertifikasi yang diakui di berbagai negara.
"Kita tidak hanya inward looking, tetapi juga outward looking. Peluang kerja di Singapura, Malaysia, Jepang sampai Korea masih terbuka lebar. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan tenaga kerja kita. Memang karena kemampuan anggaran masih terbatas, jumlah pesertanya juga belum bisa banyak," ujarnya.
(afb/afb)
