Simalungun yang kini dikenal sebagai wilayah dengan keberagaman suku, agama, dan budaya ternyata mengalami perubahan besar sejak masa kolonial. Gelombang migrasi yang masuk pada awal abad ke-20 tidak hanya mengubah komposisi penduduk, tetapi juga membentuk identitas sosial masyarakat Simalungun hingga saat ini.
Dalam bukunya Agama, Perubahan Sosial dan Identitas Etnik di Simalungun, akademisi Erond L. Damanik menjelaskan perubahan tersebut mulai terlihat setelah pembukaan perkebunan di Sumatra Timur dan Simalungun pada awal 1900-an. Kebutuhan tenaga kerja membuat pemerintah kolonial mendatangkan ribuan pekerja dari berbagai daerah ke wilayah Simalungun.
Kelompok migran terbesar yang datang saat itu adalah masyarakat Jawa yang didatangkan sebagai buruh kontrak perkebunan. Setelah masa kontrak berakhir, banyak di antara mereka memilih menetap dan membangun kehidupan baru di Simalungun. Selain Jawa, migran dari Tiongkok Selatan, Toba, Mandailing, dan Angkola juga berdatangan dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Erond, gelombang migrasi tersebut menjadi salah satu faktor utama perubahan sosial di Simalungun.
"Gelombang migrasi inilah yang memiliki kontribusi pada berbagai perubahan sosial budaya di Simalungun," tulis Erond dalam bukunya.
Kedatangan berbagai kelompok etnis itu perlahan mengubah struktur masyarakat yang sebelumnya didominasi penduduk lokal Simalungun. Kawasan Simalungun bagian bawah berkembang menjadi wilayah dengan keragaman etnis yang tinggi, sementara sebagian masyarakat Simalungun bergeser ke wilayah pedalaman atau Simalungun bagian atas.
Perubahan tersebut tidak hanya terlihat pada komposisi penduduk, tetapi juga pada identitas sosial masyarakat. Dalam wawancara, Erond menjelaskan munculnya istilah "Simalungun Melayu" yang merujuk kepada masyarakat Simalungun yang beragama Islam.
"Istilah Simalungun Melayu menunjuk pada Simalungun Islam. Spesifik namanya adalah 'maya-maya' atau identitas yang kabur (evasive identity)," ujar Erond.
Ia menegaskan fenomena tersebut bukan berkaitan dengan Raja Siantar Sang Naualuh Damanik, melainkan dampak dari kebijakan kolonial Belanda saat membentuk tapal batas wilayah administratif pada periode 1897 hingga 1905.
"Ini tidak ada hubungan dengan Sang Naualuh, melainkan upaya Belanda ketika membentuk tapal batas teritorial afdeling Simalungun sejak 1897-1905," jelasnya.
Menurut Erond, pada masa itu Belanda tidak hanya menggunakan sungai dan pegunungan sebagai batas wilayah, tetapi juga membangun batas-batas budaya melalui identitas agama. Akibatnya, masyarakat Simalungun yang memeluk Islam di sejumlah wilayah kemudian lebih dikenal sebagai Melayu meskipun tetap memiliki marga Simalungun.
Di tengah perubahan tersebut, masyarakat Simalungun juga mengalami perjumpaan dengan berbagai agama dan budaya baru. Namun, Erond menilai agama yang datang dari luar tetap harus menyesuaikan diri dengan budaya lokal agar dapat diterima masyarakat.
"Perkembangan sesuatu yang diimpor dari luar seperti agama, harus inkulturatif dengan lokalitas masyarakat. Jika tidak, ia pasti ditolak," katanya.
Sebelum Islam dan Kristen berkembang luas, masyarakat Simalungun telah mengenal sistem kepercayaan lokal yang disebut Habonaron. Kepercayaan ini kemudian menjadi ruang pertemuan bagi berbagai pengaruh budaya dan agama yang masuk ke wilayah tersebut.
Kini, lebih dari satu abad setelah gelombang migrasi besar terjadi, jejak perubahan itu masih terlihat jelas. Simalungun tumbuh menjadi salah satu wilayah paling multietnis di Sumatera Utara, tempat berbagai kelompok masyarakat hidup berdampingan sambil membawa warisan budaya masing-masing. Perjalanan panjang itulah yang membentuk wajah Simalungun modern seperti yang dikenal saat ini.
Artikel ini ditulis A. Fahri Perdana Lubis, peserta maganghub Kemnaker di BeritaKlik.
(afb/afb)
