Beredar isu terkait adanya kutipan uang pengamanan ke organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Mandailing Natal (Madina) untuk disetorkan ke Kejaksaan. Bupati Madina Saipullah Nasution dan Plt Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Madina Bani Immanuel Ginting kabar tersebut.
Dalam isu yang beredar, uang pengamanan itu dikutip oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Madina. Besaran uang pengamanan itu berbeda-beda setiap OPD.
Plt Kajari Madina Bani Ginting menjelaskan jika Kajati Sumut Harli Siregar memberikan perintah kepadanya untuk mendalami isu tersebut. Sehingga pihaknya melakukan pendalaman terhadap OPD maupun jaksa terkait isu tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari hasil pendalaman dalam rangka klarifikasi dan permintaan keterangan kepada para pihak tersebut, diperoleh data dan fakta bahwa informasi pemberitaan tersebut tidak berdasar serta tidak ditemukan bukti ataupun data fakta," kata Bani Immanuel Ginting dalam keterangannya, Senin (16/3/2026).
Atas pemberitaan di media terkait tudingan itu, Kejari Madina telah mengirimkan surat hak jawab ke media itu dengan tembusan ke Dewan Pers. Bani menuturkan jika narasi dalam berita itu adalah opini dan tidak berdasar.
"Berita tersebut merupakan opini dan tidak berdasar, hal tersebut karena secara Tupoksi Kasi intel merupakan jalinan," ujarnya.
Bupati Madina Saipullah Nasution juga membantah adanya kutipan ke OPD-OPD. Pemanggilan untuk para pihak juga telah dilakukan tadi.
"Nggak benar (ada kutipan), sejauh ini tidak ada kegiatan yang dituduhkan lah ya atau dipersangkakan," sebut Saipullah Nasution saat dihubungi.
Saipullah memastikan tidak ada perintah untuk pengutipan. Ia menuturkan jika kegiatan di Pemkab Madina, termasuk safari Ramadan dilakukan dengan sederhana.
"Nggaklah (ada perintah pengutipan), makanya kita lakukan kegiatan safari Ramadan dengan kesederhanaan supaya jangan ada hal-hal seperti itu," tuturnya.
(astj/astj)
