Dinas Pariwisata Kepulauan Riau (Kepri) mengungkapkan tingkat hunian hotel di wilayah tersebut masih belum merata. Hotel bintang 3 ke bawah cenderung memiliki tingkat hunian lebih tinggi, sementara hotel bintang 4 dan 5 masih menghadapi tantangan.
"Kalau di Batam khususnya, hotel bintang 3 ke bawah itu yang banyak terisi. Sementara hotel bintang 4 dan 5 tingkat huniannya masih rendah," kata Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Hasan, Selasa (21/4/2026).
Hasan mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata tingkat hunian hotel di Kepri saat ini baru mencapai sekitar 44 persen. Ia mencontohkan, dari 100 kamar yang tersedia, hanya sekitar 44 kamar yang terisi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini rata-rata semua hotel. Jadi memang masih jauh dari ideal," katanya.
Sejumlah hotel berbintang di Batam turut merasakan dampak rendahnya okupansi tersebut. Meski berbagai promosi telah dilakukan, tingkat hunian belum menunjukkan peningkatan signifikan.
Untuk mengatasi hal ini, Pemprov Kepri mendorong strategi kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri perhotelan, khususnya dalam menarik kegiatan berskala internasional.
Menurut Hasan, penyelenggaraan event internasional menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan okupansi hotel berbintang tinggi. Pasalnya, kegiatan tersebut umumnya menghadirkan tamu-tamu penting yang menginap di hotel bintang 4 dan 5.
"Kalau ada event internasional, pasti tamu-tamu atau delegasi akan menginap di hotel bintang 4 dan 5. Ini yang harus kita dorong bersama," jelasnya.
Ia mencontohkan perlunya kerja sama dengan Kementerian Pariwisata untuk menghadirkan forum atau pertemuan internasional di Kepri, khususnya Batam yang dinilai memiliki fasilitas memadai.
"Bisa saja dibuat pertemuan tingkat Asia Tenggara atau internasional di Batam. Kegiatannya 3 sampai 4 hari, itu sangat membantu okupansi hotel," ujarnya.
Di sisi lain, Hasan mengakui kondisi global seperti konflik geopolitik turut memengaruhi sektor pariwisata, termasuk perhotelan. Kenaikan biaya operasional akibat lonjakan harga energi juga menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha.
"Kalau ini dibiarkan, bisa berdampak ke tenaga kerja. Hotel bisa kesulitan bayar gaji, bahkan berpotensi melakukan PHK," ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, Pemprov Kepri berencana mengusulkan sejumlah kebijakan kepada pemerintah pusat, termasuk kemungkinan dukungan terhadap sektor transportasi dan pariwisata.
Selain itu, dalam waktu dekat akan digelar rapat kerja daerah yang melibatkan gubernur dan para kepala daerah kabupaten/kota untuk memperkuat komitmen bersama dalam memajukan sektor pariwisata.
"Kunci pariwisata ini ada pada komitmen kepala daerah. Kalau itu kuat, kita optimistis sektor ini bisa bangkit," ujarnya.
(afb/afb)
