detikBaliKamis, 09 Apr 2026 11:48 WIB
Bupati Dompu Belum Putuskan Penerapan WFH bagi ASN
Bupati Dompu, Bambang Firdaus, belum memutuskan penerapan WFH untuk ASN, menunggu kejelasan dari pusat dan mempertimbangkan dampak terhadap pelayanan publik.
detikBaliKamis, 09 Apr 2026 11:48 WIB
Bupati Dompu, Bambang Firdaus, belum memutuskan penerapan WFH untuk ASN, menunggu kejelasan dari pusat dan mempertimbangkan dampak terhadap pelayanan publik.
detikBaliSelasa, 20 Jan 2026 19:57 WIB
Seorang tenaga honorer terluka dalam kericuhan demonstrasi di kantor Bupati Dompu. Massa menuntut pertemuan dengan bupati terkait PHK massal.
detikBaliSelasa, 20 Jan 2026 12:43 WIB
Ratusan honorer non-database BKN demo di Dompu menolak PHK massal. Aksi ricuh terjadi saat mereka berusaha bertemu Bupati. Polisi meredam situasi.
detikBaliSelasa, 20 Jan 2026 08:51 WIB
Besaran gaji PPPK Paruh Waktu di Dompu, NTB, yang hanya Rp 139 ribu per bulan viral di medsos. Belakangan, penyebar surat tersebut dikenakan sanksi.
detikBaliSenin, 19 Jan 2026 14:01 WIB
Bupati Dompu sanksi pegawai yang bocorkan surat PPPK Paruh Waktu bergaji Rp 139 ribu. Ia tegaskan informasi pemerintahan harus resmi dan teratur.
detikBaliSenin, 19 Jan 2026 13:32 WIB
Surat perjanjian PPPK Paruh Waktu di Dompu hebohkan media sosial. Gaji Rp 139 ribu per bulan picu protes publik. Bupati jelaskan skema penggajian.
detikBaliSenin, 12 Jan 2026 12:29 WIB
Bupati Dompu Bambang Firdaus merotasi 15 pejabat eselon II untuk percepatan pembangunan. Seleksi terbuka akan segera dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan.
detikBaliRabu, 31 Des 2025 11:29 WIB
Pemerintah Kabupaten Dompu meresmikan Ruang Terbuka Hijau Karijawa dengan anggaran Rp 4,06 miliar. RTH ini menjadi ikon baru dan pusat penataan kota Dompu.
detikBaliSelasa, 30 Des 2025 21:39 WIB
Bupati Dompu, Bambang Firdaus, menegaskan tidak pernah mengeluarkan surat PHK massal honorer. Ia menyebut surat yang beredar adalah palsu dan tidak resmi.
detikBaliSelasa, 30 Des 2025 13:44 WIB
Pemkab Dompu merumahkan 2.920 honorer mulai 31 Desember 2025. Kebijakan ini memicu protes dari honorer yang merasa dizalimi dan kehilangan pekerjaan.