detikJatimJumat, 15 Agu 2025 09:45 WIB
Angin Segar di Tengah Kenaikan PBB Jombang 1.202%
Pemkab dan DPRD Jombang revisi Perda pajak setelah kenaikan PBB P2 1.202%. Tarif baru akan berlaku 2026, menyesuaikan NJOP dengan kondisi riil.
detikJatimJumat, 15 Agu 2025 09:45 WIB
Pemkab dan DPRD Jombang revisi Perda pajak setelah kenaikan PBB P2 1.202%. Tarif baru akan berlaku 2026, menyesuaikan NJOP dengan kondisi riil.
detikJatimJumat, 15 Agu 2025 07:43 WIB
Kenaikan PBB di Jombang mencapai 1.202% memicu evaluasi dari Bupati. Wagub Jatim mendorong kepala daerah lain meninjau dampak kenaikan ke masyarakat.
detikJatimKamis, 14 Agu 2025 20:50 WIB
Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan di Jombang mencapai 1.202% memicu beban berat bagi warga. Pemprov Jatim memastikan kebijakan itu sedang dievaluasi bupati.
detikJatimKamis, 14 Agu 2025 18:00 WIB
Kenaikan PBB P2 di Jombang hingga 1.202% menuai kritik dari akademisi. Mereka menilai kebijakan pajak ini tidak tepat dan berdampak negatif pada masyarakat.
detikJatimKamis, 14 Agu 2025 17:15 WIB
DPRD Jombang revisi Perda Pajak untuk menurunkan PBB P2 yang melonjak hingga 1.202%. Masyarakat dapat mengajukan keberatan untuk keringanan pajak.
detikJatimKamis, 14 Agu 2025 14:50 WIB
Kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) hingga 1.202% di Jombang dan 250% di Pati memicu protes warga. Istana bantah kebijakan ini akibat efisiensi anggaran pusat.
detikJatimKamis, 14 Agu 2025 14:45 WIB
Warga Jombang menghadapi lonjakan PBB P2 hingga ribuan persen, namun memilih mengajukan keberatan resmi ke Bapenda. Prosesnya cepat dan efektif.
detikJatimKamis, 14 Agu 2025 13:45 WIB
Warga Jombang mengajukan keringanan PBB yang melonjak hingga 1.202%. Prosesnya mudah dan hasilnya signifikan, dengan penurunan pajak yang drastis
detikJatengKamis, 14 Agu 2025 09:27 WIB
PBB P2 di Jombang jadi sorotan, karena ada warga yang mengalami kenaikan hingga 1.202%. Bupati Warsubi saat ditanya memberi klarifikasi.
detikJatimKamis, 14 Agu 2025 09:15 WIB
Pendapatan asli daerah Jombang melonjak akibat kenaikan tarif PBB P2 hingga 1.202%. Protes warga meningkat, namun keringanan pajak mulai diterapkan.