detikSulselKamis, 16 Apr 2026 15:00 WIB
ASN Pemkot Parepare Makin Terpuruk gegara TPP Nunggak 4 Bulan
ASN Pemkot Parepare mengeluh TPP belum cair selama empat bulan, menyulitkan keuangan mereka. Pemkot berjanji akan membayar secara rapel bulan ini.
detikSulselKamis, 16 Apr 2026 15:00 WIB
ASN Pemkot Parepare mengeluh TPP belum cair selama empat bulan, menyulitkan keuangan mereka. Pemkot berjanji akan membayar secara rapel bulan ini.
detikBaliRabu, 08 Apr 2026 20:30 WIB
Para aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkot Mataram yang tidak aktif saat WFH bakal dikenakan sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
detikSulselJumat, 20 Mar 2026 06:30 WIB
Kadisnaker Manado, Fadly Kasim diperiksa setelah mengajak ASN mogok kerja jika TPP dikurangi. Fadly juga dilaporkan ke polisi atas dugaan penghasutan.
detikSulselRabu, 18 Mar 2026 18:01 WIB
Kepala Dinas Tenaga Kerja Manado, Fadly Kasim, minta maaf setelah ajakan mogok kerja ASN terkait pengurangan TPP. Pemeriksaan disiplin ASN sedang berlangsung.
detikBaliRabu, 18 Feb 2026 17:34 WIB
Pemkot Mataram bakal memotong tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi para ASN lingkup Pemkot Mataram yang bolos saat hari pertama Ramadan.
detikBaliKamis, 29 Jan 2026 18:31 WIB
Pemprov NTB anggarkan TPP ASN sebesar Rp 200 miliar untuk 2026. Nilai ini tetap sama seperti tahun sebelumnya, menunggu persetujuan Kemendagri.
detikSulselSenin, 05 Jan 2026 17:00 WIB
Pemkab Enrekang memastikan TPP tidak ada dalam APBD 2026. TPP bisa dianggarkan di APBD Perubahan jika kondisi keuangan membaik.
detikSulselKamis, 25 Des 2025 14:00 WIB
Pemkot Parepare memotong 5% TPP 5 SKPD karena kinerja keuangan rendah. Pemotongan ini berlaku setiap triwulan sesuai perwali yang ada.
detikSumbagselMinggu, 21 Sep 2025 09:30 WIB
DPRD Bengkulu soroti belanja pegawai yang mencapai 41% dari APBD. Anggota Edward Samsi minta evaluasi untuk tekan anggaran sesuai UU HKPD.
detikSulselKamis, 12 Jun 2025 13:30 WIB
Pemkot Parepare akan kaji ulang perwali TPP ASN untuk perbaiki absensi elektronik. Evaluasi ini penting untuk mencegah manipulasi kehadiran pegawai.