Pergantian pimpinan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali melalui Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 488 Tahun 2026 tidak hanya soal rotasi jabatan. Rekam jejak Setiawan Budi Cahyono dan I Made Sudarmawan menjadi perhatian, terutama latar belakang keduanya dalam bidang intelijen dan penanganan perkara strategis.
Setiawan Budi Cahyono ditunjuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali, menggantikan Chatarina Muliana yang baru menjabat sejak Oktober 2025. Pergantian yang relatif cepat ini ikut memunculkan sorotan terhadap pengalaman dan pendekatan yang dibawa pimpinan baru.
Sebelum dipercaya memimpin Kejati Bali, Setiawan berkarier di bidang intelijen Kejaksaan Agung. Ia terakhir menjabat sebagai Direktur IV pada Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), posisi strategis yang berperan dalam pengumpulan bahan keterangan, pemetaan perkara, serta deteksi dini kasus-kasus besar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengalaman tersebut membuat Setiawan dikenal memiliki pendekatan berbasis pemetaan dan analisis sejak tahap awal. Fungsi intelijen yang melekat pada latar belakangnya dinilai berperan penting dalam membaca potensi tindak pidana, terutama pada wilayah dengan dinamika tinggi seperti Bali.
Selain di pusat, Setiawan juga pernah bertugas di Kejaksaan Negeri Magetan, Jawa Timur. Di daerah, ia dikenal sebagai figur yang menekankan ketelitian dalam penanganan perkara serta pentingnya kelengkapan alat bukti. Ia juga mendorong penguatan fungsi intelijen di tingkat lokal melalui pemetaan potensi masalah hukum sejak dini.
Dengan latar belakang tersebut, kehadirannya di Bali dipandang sebagai upaya memperkuat pengawasan dan penanganan perkara secara lebih komprehensif, terutama pada kasus-kasus yang memiliki kompleksitas tinggi seperti investasi, pertanahan, dan proyek strategis.
Sejumlah isu yang berkembang di Bali, seperti dugaan mafia tanah, persoalan investasi, hingga pengawasan proyek strategis, dinilai membutuhkan penanganan yang terstruktur dan berbasis data.
Di sisi lain, Kejaksaan Agung menyatakan mutasi ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan upaya peningkatan kinerja institusi. Rotasi jabatan dinilai sebagai hal yang lazim dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi.
Meski demikian, pergantian cepat di posisi strategis seperti Kajati Bali tetap menjadi perhatian. Sejumlah pihak menilai langkah ini sebagai indikasi bahwa Bali masuk dalam prioritas pengawasan penegakan hukum ke depan.
Sudarmawan, Kombinasi Intelijen dan Pidsus
Rotasi pejabat kejaksaan turut menempatkan I Made Sudarmawan sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Bali, menggantikan Sunarwan yang dipindahkan ke jabatan Kepala Biro Perlengkapan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
Sebelum ditugaskan ke Bali, Sudarmawan menjabat sebagai Wakajati Kalimantan Utara. Ia juga memiliki rekam jejak panjang di lingkungan Kejaksaan, termasuk sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada periode 2019 hingga 2022.
Pada 2024, ia dipercaya sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), yang menangani perkara-perkara dengan kompleksitas tinggi. Selain itu, Sudarmawan juga memiliki pengalaman di bidang intelijen sebagai Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Baca juga: Jaksa Agung Mutasi 14 Kajati, Termasuk Bali |
Kombinasi pengalaman di bidang tindak pidana khusus dan intelijen tersebut memperkuat kapasitasnya dalam menangani perkara strategis. Sebagai Wakajati, perannya menjadi penting dalam mengendalikan operasional internal serta memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif di tingkat teknis.
Posisi ini juga berperan dalam mengoordinasikan penanganan perkara di berbagai bidang di lingkungan Kejati Bali. Penunjukan Sudarmawan melengkapi komposisi pimpinan Kejati Bali yang kini dipimpin Setiawan Budi Cahyono.
Dengan rekam jejak keduanya yang memiliki irisan di bidang intelijen dan penanganan perkara strategis, struktur baru ini dinilai memperkuat pendekatan penegakan hukum yang lebih terarah dan sistematis di Bali.
(dpw/dpw)
