Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengungkap adanya sinyal positif dari Pemerintah Iran terkait perlintasan dua kapal Pertamina di Selat Hormuz. Dua kapal Pertamina itu diketahui tertahan imbas perang Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS).
"Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan koordinasi Kemlu dan KBRI Tehran dengan pihak Pertamina, Kedubes Iran di Jakarta dan pihak-pihak Iran terkait di Tehran, Kedubes Iran telah sampaikan pertimbangan positif Pemerintah Iran atas keamanan perlintasan kapal milik Pertamina Group di Selat Hormuz," kata Jubir Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, dalam keterangannya, dikutip dari detikNews, Sabtu (28/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yvonne mengatakan Pertamina tengah menyiapkan kebutuhan teknis agar kapal tersebut bisa segera melintas Selat Hormuz setelah diberi izin oleh Pemerintah Iran. Seperti diketahui, Iran menutup Selat Hormuz sejak serangan AS dan Israel terhadap negara tersebut pada 28 Februari lalu.
"Diperlukan kesiapan teknis oleh pihak Pertamina, termasuk perlindungan asuransi dan kesiapan kru kapal, sebelum ditindaklanjutinya tanggapan positif dari Pemerintah Iran tersebut," ucap Yvonne.
Kemlu RI dan KBRI Tehran, dia berujar, akan terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk memastikan pelintasan kapal milik Pertamina di Selat Hormuz berjalan aman.
Diketahui, penutupan Selat Hormuz mengacaukan pasar energi global. Ratusan kapal tanker dan kapal lainnya yang melintasi selat itu terjebak di perairan strategis tersebut. Iran sendiri mulai membuka akses Selat Hormuz secara terbatas untuk negara-negara yang dianggap bersahabat.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah terus berupaya mengeluarkan kapal tersebut melalui komunikasi intensif. Bahlil mengakui proses negosiasi tidak mudah dan membutuhkan waktu karena adanya antrean panjang kapal dari berbagai negara.
"Ya kita masih komunikasi terus. Memang tidak mudah untuk kita bisa melakukan bagaimana caranya agar kapal kita keluar dari Selat Hormuz," kata Bahlil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/3), dilansir dari detikFinance.
Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!
(iws/iws)
