Tumpukan sampah di sejumlah ruas jalan Kota Tabanan yang sempat viral akhirnya mulai dibersihkan. Sebelumnya, sampah organik dan campuran terlihat menumpuk di sepanjang jalan utama selama beberapa hari dan mencoreng estetika kota.
Pada Selasa (5/5/2026), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan mengerahkan ratusan aparatur sipil negara (ASN) bersama TNI dan Polri untuk melakukan aksi bersih-bersih sekaligus aksi pemilahan sampah di 19 titik wilayah kota.
Baca juga: Banjir Sampah Kini Melanda Tabanan |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tabanan, I Gusti Agung Rai Dwipayana, mengatakan keterlibatan lintas unsur ini sekaligus menjadi bentuk edukasi langsung kepada masyarakat.
"Sore ini kami lakukan aksi bersih-bersih sekaligus pemilahan sampah di 19 titik dengan melibatkan ASN, TNI, Polri, perbekel, hingga karang taruna. Ini bagian dari edukasi dan penguatan penerapan Surat Edaran," ujar Rai Dwipayana.
Dalam aksi tersebut, sampah dipilah menjadi tiga kategori, yakni organik, anorganik, dan residu. Sampah organik diarahkan ke rumah kompos, kemudian sampah anorganik dikelola melalui TPS3R, sementara residu tetap diangkut ke TPA Mandung.
Pemantauan terhadap 19 titik pemilahan sampah ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai bahan evaluasi ke depan. Sekaligus memastikan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber di Kabupaten Tabanan.
Menurut Rai Dwipayana, kebijakan pembatasan ini sengaja diterapkan tegas untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Bahkan, kondisi tumpukan sampah yang sempat terjadi di sejumlah titik disebut sebagai bagian dari shock therapy.
"Intinya masih tidak dipilah, kami tidak angkut. Ini memang untuk efek jera sekaligus pembelajaran," tegasnya.
Untuk mendukung kegiatan ini, TNI dan Polri turut membantu penyediaan armada pengangkut sampah. Selain itu, koordinasi intensif juga telah dilakukan bersama bupati, camat, hingga perangkat desa guna memetakan penanganan sampah berbasis wilayah.
Dari hasil evaluasi sementara semenjak SE tersebut dikeluarkan menunjukkan sebagian besar masyarakat belum terbiasa memilah sampah dari sumber. Di sisi lain, keberadaan TPS3R dan bank sampah juga belum optimal beroperasi.
Tingginya biaya operasional menjadi salah satu kendala, bahkan dalam setahun bisa mencapai Rp 200 juta per desa, sementara nilai ekonominya belum sebanding.
"Fakta di lapangan, tidak semua TPS3R aktif. Ini jadi tantangan serius karena operasional harus tetap berjalan, sementara dukungan ekonomi belum maksimal," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, menegaskan sampah yang tidak diangkut disebabkan karena belum dilakukan pemilahan. Jika masyarakat sudah memilah dan hanya menyisakan residu, maka sampah dipastikan akan diangkut oleh truk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tabanan.
Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Bupati Tabanan soal pengelolaan sampah berbasis sumber. Selain itu, dalam SE tersebut, hanya sampah residu yang diangkut dan dibuang ke TPA Mandung.
"SE sudah disosialisasikan. Mari pilah sampah. Ini harus dilakukan bersama-sama. Kalau sudah dipilah dan hanya residu, pasti akan diangkut," tegas Dirga.
Dirga kembali mengingatkan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat dalam memilah sampah. Menurutnya, kebijakan ini tidak bisa berjalan tanpa peran aktif seluruh pihak.
"Tidak bisa sendiri, harus bersama-sama. Mari mulai pilah sampah secara perlahan," pinta Dirga.
(nor/nor)
