Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung terus mematangkan skema regulasi pemberian beasiswa kuliah S1. Pembahasan regulasi ini dikebut oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama dinas terkait seperti Disdikpora, Disdukcapil, Brida, hingga BPKAD.
"Tujuan kami adalah anak Badung yang sekolah S1 dan yang punya potensi sesuai dengan persyaratan, itu kami biayai," kata Adi Arnawa, Senin (18/5/2026).
Adi Arnawa mengatakan beasiswa tersebut diprioritaskan untuk mahasiswa asal Badung yang berstatus anak petani hingga memiliki nama Nyoman dan Ketut. Langkah afirmatif tersebut diambil agar tidak ada lagi anak-anak yang putus kuliah akibat kendala biaya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak menutup kemungkinan juga anak-anak Badung ini ada yang memang punya semangat untuk kuliah di sekolah-sekolah mungkin UI, mungkin UGM, mungkin ITB, kan begitu. Jadi kalau kita lihat spirit awal kita kan untuk S1 dulu ya," ujar Adi Arnawa.
Adi Arnawa menjelaskan program beasiswa S1 ini memberikan ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa asal Badung yang potensial tanpa memandang latar belakang kampusnya. Bantuan pembiayaan akan ditanggung penuh sepanjang mahasiswa yang bersangkutan memenuhi seluruh kualifikasi yang ditetapkan.
Adapun, kuota yang disediakan untuk program ini dibatasi sebanyak 450 kursi untuk mahasiswa di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Pemkab Badung akan menerapkan sistem verifikasi bagi calon penerima beasiswa.
"Siapa yang paling cepat dan memenuhi syarat, itu yang dapat," imbuh politikus PDIP itu.
Menurut Adi Arnawa, sistem seleksi berbasis kecepatan mendaftar ini dipilih karena tingginya animo masyarakat akan membuat jumlah pendaftar membeludak dan melampaui daya tampung. Ia berharap mekanisme ini bisa menyaring calon penerima secara objektif dan transparan sejak awal pendaftaran dibuka.
"Karena tidak menutup kemungkinan bisa melebihi kuota, lalu yang kami pakai siapa yang lebih cepat. Kami sudah sampaikan kuota 450," tambah Adi Arnawa.
Pemkab Badung, dia berujar, tetap melakukan verifikasi faktual ke lapangan untuk mengantisipasi adanya warga miskin yang tercecer. Langkah ini sekaligus untuk memastikan bahwa status orang tua calon penerima beasiswa sebagai petani benar-benar riil dan bukan sekadar formalitas.
Jika parameter anak petani tidak terpenuhi, tim seleksi akan beralih pada pemeringkatan berdasarkan urutan nama khas Bali serta indikator pendapatan. "Misalkan memang dia bilang anak petani, cek dulu di lapangan di mana dia ngolah tanah, berapa luasnya. Jelas, tidak hanya sekadar petani di KTP," imbuhnya.
Adi Arnawa menilai cara mengukur tingkat kesejahteraan hanya berdasarkan nominal penghasilan bulanan sering kali bias dan sulit dinilai secara objektif. Oleh sebab itu, variabel nama Nyoman dan Ketut dijadikan instrumen tambahan yang argumentatif untuk mendampingi syarat utama sebagai anak petani.
"Yang kedua, kalau dia tidak anak petani, minimal dia namanya Nyoman. Yang ketiga terakhir baru penghasilan tadi, ya penghasilan ini kan agak relatif," kata Adi Arnawa.
"Terus terang kalau penghasilan ini agak ya susah, tapi ini yang pasti: petani, Nyoman, Ketut," papar Adi Arnawa.
Adi Arnawa meyakini intervensi anggaran pendidikan ini dapat langsung menyasar keluarga yang paling membutuhkan bantuan. Ia berharap kehadiran pemerintah daerah mampu memutus rantai kemiskinan dengan menjamin keberlanjutan pendidikan generasi muda di Badung.
(iws/iws)
