Greenpeace Indonesia menggelar Festival Laut bertema 'Laut Kita, Masa Depan Kita' di Muntig Siokan, Sanur, Denpasar, Bali. Juru Kampanye Greenpeace Indonesia, Sihar Silalahi, berharap kegiatan ini bisa menjadi jembatan pengetahuan bagi masyarakat terkait isu-isu kelautan di Indonesia.
"Karena kita tahu bahwa urbanisasi sama modernisasi, masyarakat perkotaan itu makin lama makin ada gap, sehingga diskoneksi dengan alam tuh makin besar," kata Sihar di Muntig Siokan, Sabtu (6/6/2026).
Menurut Sihar, fenomena tersebut juga makin terasa, bahkan di wilayah yang dekat dengan lingkungan laut seperti Bali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga kenapa laut masa depan kita ini perlu menjadi satu narasi di dalam festival laut adalah untuk menyadarkan itu. Baik itu masyarakat urban yang benar-benar agak jauh dari alam, maupun mereka yang tinggal di alam, kita mau bawa lagi, tune in dengan sebenarnya permasalahan apa yang ada di laut kita dan bagaimana gerakan itu menuntut mereka pun sadar dengan hal itu," bebernya.
Festival Laut yang digelar Greenpeace Indonesia menghadirkan tiga sesi diskusi terkait isu krusial kelautan di Indonesia. Diskusi pertama membahas krisis iklim dan transisi energi di Bali.
Diskusi kedua mengangkat isu hak asasi manusia serta ketenagakerjaan awak kapal perikanan. Sementara itu, diskusi ketiga menyoroti keanekaragaman hayati, peran generasi muda, dan aksi nyata.
Sihar mengatakan, tantangan saat ini adalah bagaimana mengenalkan isu-isu kelautan kepada publik agar masyarakat memahami persoalan yang terjadi.
"Lalu dengan itu mungkin bisa mendalami ya. Kayak bagaimana peran individu bisa terlibat, bagaimana peran komunitas bisa terlibat, bagaimana peran seharusnya pemerintah di dalam melibatkan dirinya, mengatasi permasalahan ini," jelas Sihar.
Ia menilai, dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat bisa ikut mencari solusi, baik lewat individu, komunitas, hingga pemerintah yang memiliki peran dalam penyelesaian masalah.
Sihar juga menyinggung kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Pelabuhan Benoa yang menurutnya belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Padahal, Gubernur Bali Wayan Koster telah menerbitkan SK tentang Forda Perikanan Bali pada 2025.
"Tapi sejak itu belum ada pertemuan yang berarti, belum ada perencanaan strategis yang penting untuk membicarakan bagaimana melindungi awak kapal perikanan. Padahal Forda itu sendiri berdiri dengan konteks untuk melindungi awak kapal perikanan," ungkapnya.
"Nah, jadi sebenarnya mengkalibrasi masyarakat Bali akan isu-isu yang dekat sekali dengan laut mereka, dekat sekali dengan masyarakat mereka, atau bukan cuma masyarakat Bali, sebenarnya ya orang Indonesia yang lagi berkunjung di Bali atau mancanegara juga, sadar akan hal ini, sih," tandas Sihar.
(dpw/dpw)
