Realisasi pajak Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram hingga April 2026 mencapai Rp 69,119 miliar. Nilai ini setara 22,21% dari target realisasi pajak Rp 311,548 miliar pada 2026.
"Dalam satu triwulan target ideal kami 25%, tetapi angka (saat ini) 22,21% masih berada dalam tren yang wajar, jadi nggak perlu dikhawatirkan," kata Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah (BKD) Mataram, Ahmad Amrin, saat dikonfirmasi, Senin (6/4/2026).
Amrin optimistis pembayaran pajak warga Mataram pada Maret 2026 akan melampaui target triwulan yang ditetapkan BKD Mataram. Sebab, batas pembayaran pajak Maret ialah 15 April mendatang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Realisasi pajak Pemkot Mataram bersumber dari 13 jenis pajak daerah. Dari belasan jenis pajak. BKD Mataram mencatat ada empat objek pajak dengan realisasi tertinggi, salah satunya yakni pajak opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp 4,421 miliar dari target Rp 67,296 miliar.
Kemudian, disusul pajak penerangan jalan Rp 13,266 miliar dari target Rp 48 miliar, pajak restoran Rp 11,285 miliar dari target Rp 44 miliar serta pajak bea perolehan hak atas tanah (BPHTB) Rp 10,314 miliar dari target Rp 44 miliar.
"Realisasi sembilan jenis pajak lainnya masih berada di bawah dua digit, ada juga yang berada di bawah satu (digit)," ujar Amrin.
Di sisi lain, Amrin mengaku optimis target perolehan pajak di tahun ini akan bisa tercapai. Untuk menggenjot realisasi, BKD Mataram tengah pemutakhiran data pajak bumi dan bangunan (PBB).
"Sejak awal tahun, Januari dan Februari, kami sudah mulai bergerak melakukan pemutakhiran data PBB. Saat ini, fokus kami merambah ke sektor restoran yang pertumbuhannya sangat positif," jelas Amrin.
(hsa/hsa)
