Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) di Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga kini masih menggunakan anggaran pribadi untuk pengembangan usaha.
Kopdes tersebut diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada April 2025. Namun hingga saat ini, koperasi itu belum mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk pengembangan modal usaha.
Ketua Kopdes Merah Putih Penfui Timur, Gesti Sino, mengatakan koperasi yang dipimpinnya membutuhkan dukungan pemerintah untuk biaya operasional dan pengembangan modal usaha.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami membutuhkan dukungan pemerintah untuk biaya operasional dan pengembangan modal usaha, sehingga kopdes bisa berkembang lebih bagus lagi," kata Gesti Sino, Kamis (9/4/2026).
Menurut Gesti, Kopdes Merah Putih Penfui Timur telah memiliki sejumlah aset, seperti mobil pikap, dump truck, dan motor viar. Meski begitu, pihaknya masih membutuhkan dukungan untuk pengembangan usaha.
"Kami tidak membutuhkan mobil lagi. Tapi kami membutuhkan dukungan untuk biaya operasional dan pengembangan modal usaha," tambahnya.
Selain itu, pihaknya telah mencoba mengajukan kredit ke beberapa lembaga. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil.
"Kami telah mencoba mengajukan kredit ke Danatara dan LPDP (Lembaga Penjamin Modal Bergulir). Tapi itu harus ada agunan pribadi, jadi kami tidak berani," tambahnya.
Gesti menyebut, sebagai Kopdes model di Indonesia Timur dan nomor urut se-Indonesia, pihaknya berharap mendapat perhatian pemerintah.
"Kalau kami sampai saat ini masih 0 rupiah, belum ada bantuan anggaran dari pemerintah," katanya.
Ia berharap pemerintah dapat melihat potensi Kopdes Merah Putih Penfui Timur dan memberikan dukungan yang dibutuhkan agar perputaran ekonomi di tingkat desa berjalan baik.
"Kami berharap pemerintah dapat melihat koperasi mana yang tanpa pembiayaan juga rantai bisnisnya sudah berjalan, dan memberikan dukungan yang dibutuhkan," terangnya.
Gesti menegaskan pemerintah seharusnya mendukung Kopdes Merah Putih yang meski belum mendapat anggaran, bisnisnya telah berjalan.
"Seharusnya, pemerintah itu lihat Kopdes yang bisnisnya sudah jalan tanpa anggaran dari pemerintah itu dilihat duluan. Apa kendalanya dan kebutuhannya sehingga roda ekonomi dan UMKM di tingkat desa itu bisa berjalan secara baik bukan tinggalkan kamin jalan sendiri," tandasnya.
(dpw/dpw)
