Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Flores Timur mempertemukan Kepala Desa Narasaosina, Yandris Toland, dan Kepala Desa Waiburak, Muhamad Saleh, di Kantor Camat Adonara Timur pada Senin malam (11/5/2026). Pertemuan tersebut sebagai upaya memediasi konflik antara Desa Narasaosina dan Desa Waiburak yang pecah pada Sabtu malam (9/5/2026).
Muhamad Saleh mengatakan, Bupati Flores Timur Anton Doni Dihen menegaskan bahwa proses perdamaian tetap berjalan beriringan dengan penegakan hukum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mediasi lanjutan lewat pertemuan dua belah pihak untuk menutur cerita asal mula kepemilikan tanah adat dengan melibatkan para tokoh adat di desa-desa yang berkepentingan tentang cerita kearifan lokal di Adonara," kata Muhamad Saleh saat dikonfirmasi detikBali, Selasa (12/5/2026).
Sementara itu, Yandris Toland menyebut telah tercapai kesepakatan awal terkait pemulihan konflik bersama pemerintah dan pihak Desa Waiburak.
"Kesepakatan pemulihan konflik, tapi sebagai pemerintah desa kami tindaklanjuti ke masyarakat adat dan tokoh adat," terangnya.
Berdasarkan video yang beredar di media sosial, kesepakatan damai tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Flores Timur, Ignasius Boli Uran, serta disaksikan aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat.
Dalam video itu, Ignasius menegaskan konflik antardesa tidak boleh kembali terjadi karena hanya menimbulkan kerugian dan meninggalkan luka sosial di tengah masyarakat.
"Perang itu tidak menghasilkan pemenang yang ada hanya kehancuran materi dan meninggalkan dendam sejarah," kata Ignas.
Sebelumnya, Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen buka suara terkait bentrok antarwarga Desa Narasaosina dan Desa Waiburak, Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Antonius menegaskan pemerintah tidak akan menanggung biaya pengobatan korban bentrokan antardesa itu.
"Kami tegas tidak membiayai pengobatan akibat perang. Pembuat keputusan perang harus gentleman menanggung segala biaya," kata Anton saat dikonfirmasi detikBali, Senin (11/5/2026).
Ia menilai konflik tersebut telah merugikan daerah, termasuk karena pemerintah harus mengeluarkan biaya tambahan untuk kebutuhan aparat keamanan. Karena itu, menurutnya, pemerintah desa juga harus ikut bertanggung jawab dalam menjaga situasi keamanan di wilayah masing-masing. Anton bahkan menyebut pemerintah daerah dapat memotong Alokasi Dana Desa (ADD) apabila biaya pengobatan korban nantinya ditanggung lebih dulu oleh pemerintah.
"Perang sudah buat rugi daerah, karena membiayai konsumsi aparat keamanan. Maka demi keadilan, kami tidak membiayai pengobatan korban perang. Kalau berutang, kami akan potong alokasi Dana Desa. Pemerintah Desa harus bertanggung jawab atas urusan keamanan. Kalau cinta Lewotana Flores Timur, stop perang," tegas Anton.
Ia turut mengimbau masyarakat menghentikan budaya perang sebagai cara menyelesaikan persoalan. Menurutnya, bentrokan hanya membawa kerugian dan penderitaan bagi warga.
"Perang hanya bikin susah. Harga diri Lewo (kampung) tidak perlu lagi ditunjukkan melalui keperkasaan perang," imbuhnya.
(nor/nor)
