Jumlah rumah warga dapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencapai 6.918 unit. Satu rumah yang tergolong kumuh itu dibangun dengan dana Rp 20 juta. Total anggaran mencapai Rp 198 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PU-Perkim) Lalu Wijaya Kusuma mengatakan 6.918 unit rumah bantuan BSPS dari Kementerian PKP itu tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk di Lombok Barat dapat 576 unit. Untuk di Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar itu ada 13 unit," ujar Wijaya ditemui usai mendampingi Menteri PKP Maruarar Sirait di Lombok Barat, NTB, Selasa (19/5/2026).
Wijaya mengatakan seluruh rumah dibangun menggunakan skema stimulus. Bantuan stimulus ini diberikan biaya belanja bahan bangunan sekaligus biaya pembangunan mencapai Rp 20 juta per unit.
"Total biayanya tinggal kali 20 juta ya dari 6.918 unit tersebut. Jadi semuanya ini sesuai dengan yang kami usulkan ya," ujar Wijaya.
Menurut Wijaya, seluruh rumah yang mendapat bantuan BSPS tersebut masuk kategori rumah kumuh. Adapun skema bantuan BSPS tersebut berbeda dengan bantuan rumah tidak layak huni (RLTH).
"Tapi sebenarnya tujuannya kan untuk mengurangi kawasan kumuh dan rumah tidak layak. Cuma nama programnya ini kan BSPS. Ini kan dari Kementerian PKP. Kalau RTLH kan nanti itu dari daerah juga akan melaksanakan," tegas Wijaya.
Skema pembangunan rumah BSPS, Wijaya berujar, bisa dikerjakan secara mandiri atau mengandalkan pihak ketiga alias tukang bangunan. Dana Rp 20 juta tersebut termasuk biaya pembangunan rumah.
"Tapi kan biasanya minta tolong tukang. Jadi semua rumah ini dari dana APBN. Untuk bantuan dari APBD Provinsi kita m ada 50 unit diperbaiki melalui program RTLH," jelas Wijaya.
Wijaya mengatakan total jumlah rumah kumuh di NTB mencapai ratusan ribu unit. Jumlah itu akan kembali dikalkulasikan untuk agar data rumah kumuh lebih valid. Nantinya, upaya perbaikan rumah kumuh, dilakukan dengan berbagai skema selain dari APBD dan APBN.
"Ada juga ini diusulkan untuk dari CSR beberapa perusahaan misalnya, dari Baznas dan harapan kita bisa ditambah kuotanya ya untuk NTB," tandas Wijaya.
(hsa/iws)
