detikBali

Demo Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa, Massa Ungkit Janji Fahri Hamzah

Terpopuler Koleksi Pilihan

Demo Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa, Massa Ungkit Janji Fahri Hamzah


Rafiin - detikBali

Aliansi Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) menggelar aksi demonstrasi di depan Terminal Pertamina Kota Bima, NTB, Selasa (2/6/2026). (Foto: Rafiin/detikBali)
Aliansi Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) menggelar aksi demonstrasi di depan Terminal Pertamina Kota Bima, NTB, Selasa (2/6/2026). (Foto: Rafiin/detikBali)
Bima -

Aliansi Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) menggelar aksi demonstrasi serentak di wilayah Sumbawa, Dompu, hingga Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), hari ini. Mereka menuntut pemekaran wilayah sehingga Pulau Sumbawa menjadi provinsi baru dan tak lagi di bawah Provinsi NTB.

Massa aksi juga mengungkit janji Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukima (Wamen PKP) Fahri Hamzah saat berorasi di depan Terminal Pertaminn Bima. Diketahui, Fahri sempat berjanji memperjuangkan pemekaran PPS pada 2024.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Harusnya Fahri Hamzah ada di sini bersama kami karena dulu dia berjanji memperjuangkan pemekaran PPS," kata perwakilan demonstran, Amrin, dalam orasinya di depan Terminal Pertamina, Kota Bima, Selasa (2/6/2026).

Amrin mengungkapkan Fahri Hamzah pernah menyampaikan bahwa Pulau Sumbawa akan menjadi provinsi baru jika pasangen Prabowo-Gibran menang dalam Pilpres 2024. Amrin menyebut Fahri justru bungkam setelah menjadi Wakil Menteri PKP di kabinet Prabowo-Gibran.

ADVERTISEMENT

"Fahri Hamzah sudah ingkar janji dan mengkhianati aspirasi serta perjuangan warga Pulau Sumbawa yang ingin pisah dari Provinsi NTB," terang Amrin.

Amrin mendesak Fahri Hamzah serta tokoh-tokoh nasional asal Pulau Sumbawa untuk menyuarakan tuntutan mereka ke pemerintah pusat. "Tak ada tuntutan yang lain. PPS harga mati," imbuhnya.

Berdasarkan catatan detikBali, Fahri Hamzah sempat mewacanakan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) saat menjadi Jubir Tim Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Fahri mengungkapkan warga Sumbawa, termasuk dirinya, telah lama menginginkan agar Provinsi Pulau Sumbawa segera terbentuk. Selama ini, Pulau Sumbawa secara administratif masuk ke dalam Provinsi NTB.

"Setelah capres-cawapres kita dilantik 20 Oktober 2024, PPS akan mulai dibahas hingga disahkan," kata Fahri saat menghadiri deklarasi dukungan relawan Gemoy Milenial Prabowo-Gibran (Gembira) di Kota Bima, pada 8 Februari 2024.

"Selama 23 tahun saya memperjuangkan agar PPS ini terbentuk. Untuk itu, rekomendasi yang tertulis akan saya disampaikan ke Pak Prabowo-Gibran," imbuh Fahri kala itu.

Massa Tutup Jalan

Pantauan detikBali di lokasi demo hari ini, massa aksi yang mengenakan seragam hitam-putih sempat menutup jalan saat berunjuk rasa di depan Terminal Pertamina Bima. Namun, aksi penutupan jalan nasional lintas Bima-Sumbawa itu hanya berlangsung sebentar.

Ketua Presidium Aliansi PPS Kota Bima, Abdussyahir, mengungkapkan massa aksi mendesak moratorium daerah otonomi baru (DOB) dicabut dan menuntut agar Pulau Sumbawa dijadikan provinsi baru. Ia membenarkan demonstrasi hari ini dilakukan serentak di Kabupaten Bima, Dompu, hingga Sumbawa Barat.

"Kami mendesak pemekaran PPS. Kami juga meminta pemerintah pusat agar turun ke Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa untuk mendengar dan melihat langsung warga yang ingin mekar," ujar Abdussyahir yang akrab disapa Ogie.

"Aksi serentak hari dengan tuntutan yang sama, yakni mendesak pemekaran PPS dan mencabut moratorium DOB PPS," pungkasnya.

(iws/iws)











Hide Ads