detikBali
Round Up

Bantahan dan Penjelasan TNI soal Penggusuran SD di Ende demi Kopdes Merah Putih

Terpopuler Koleksi Pilihan
Round Up

Bantahan dan Penjelasan TNI soal Penggusuran SD di Ende demi Kopdes Merah Putih


Tim detikBali - detikBali

SDN Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Ende, yang hendak digusur.
Video viral dengan narasi SDN Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Ende, yang hendak digusur. (Foto: Istimewa)
Kupang -

Video anggota TNI dan alat berat di area SDN Wolomoni, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), memicu polemik usai viral di media sosial. TNI dituding menggusur sekolah demi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kodam IX/Udayana membantah tudingan itu dan menyebut insiden tersebut hanya persoalan teknis saat mobilisasi ekskavator.

Komandan Korem 161/Wira Sakti Kupang Brigjen Hendro Cahyono menegaskan prajuritnya tidak melakukan penggusuran SDN Wolomoni di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Ende.

"Bukan digusur, tapi itu sudah dikonfirmasi oleh kepala desa yang di Ende saya lihat. Maaf saya lagi di atas helikopter ini dari Labuan Bajo," ujar Hendro singkat saat dihubungi melalui panggilan WhatsApp, Selasa (9/6/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kodam Udayana Bantah Penggusuran

Kodam IX/Udayana juga buka suara terkait video viral yang menarasikan anggota TNI merusak fasilitas sekolah menggunakan alat berat.

ADVERTISEMENT

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution memastikan tidak ada intimidasi maupun penggusuran paksa terhadap sekolah dan warga.

"Tidak terdapat intimidasi, kekerasan fisik maupun upaya penggusuran paksa oleh personel TNI terhadap masyarakat maupun fasilitas pendidikan di lokasi," tegas Amrizal saat dihubungi detikBali, Selasa (9/6/2026).

Bermula dari Jalur Sempit Ekskavator

Amrizal menjelaskan peristiwa itu bermula saat alat berat jenis ekskavator hendak menuju lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di atas lahan hibah masyarakat yang berada di belakang area SDN Neowula.

Menurutnya, akses jalan desa yang sempit serta posisi tiang penyangga atap sekolah berada di jalur lintasan alat berat membuat penyesuaian teknis harus dilakukan.

"Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan dan verifikasi terhadap berbagai pihak terkait, peristiwa tersebut berawal dari kendala teknis pada saat mobilisasi alat berat (excavator) menuju lokasi pembangunan KDKMP yang berada di atas lahan hibah masyarakat di belakang area SDN Neowula," ungkapnya.

"Sebelumnya telah dikoordinasikan dengan Kepala Desa dan pihak komite sekolah, tujuannya agar alat berat dapat melintas tanpa menimbulkan kerusakan pada bangunan utama sekolah," lanjut Amrizal.

Ia menyebut penyesuaian teknis dilakukan dengan memotong sebagian tiang penyangga yang berada di area akses alat berat. Keterangan serupa juga disampaikan Kepala Desa Neowula, Vinsensius Papa.

Babinsa Turun Jadi Penengah

Amrizal menuturkan mediasi dilakukan lantaran jalan desa berimpitan dengan atap sekolah sehingga diperlukan penyesuaian teknis yang nantinya diperbaiki kembali.

Babinsa setempat, Sertu Hermin, disebut berada di lokasi untuk melakukan pengamanan sekaligus menjadi mediator guna meredam ketegangan.

Saat ini, seluruh aktivitas pekerjaan dihentikan sementara demi menjaga situasi tetap kondusif. Kodam juga memastikan tiang sekolah yang sebelumnya rusak telah diperbaiki.

"Area galian (juga) telah dirapikan dan alat berat telah dikeluarkan dari lokasi untuk menghindari potensi kesalahpahaman lanjutan," imbuhnya.

Video Viral Picu Sorotan

Sebelumnya, video anggota TNI berada di lokasi SDN Wolomoni saat alat berat beroperasi viral di media sosial. Rekaman itu memicu narasi bahwa sekolah digusur demi pembangunan Kopdes Merah Putih.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTT Linus Lusi menegaskan pembangunan Kopdes Merah Putih tidak boleh mengorbankan sarana pendidikan.

"Tugas pemerintah daerah dalam hal ini bupati memfasilitasi. Kalau itu sarana pendidikan yang tidak bisa diganggu, maka bupati bertugas untuk mencari lokasi-lokasi lain untuk pendirian galeri Koperasi Desa Merah Putih, toh pada intinya untuk kepentingan masyarakat," tegas Linus saat diwawancarai di Kantor Gubernur NTT, Senin (8/6/2026).




(dpw/dpw)










Hide Ads