DPRD Kota Mataram mendorong pemerintah pusat turut andil dalam membiayai gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu lingkup Pemkot Mataram. Sebab, jika seluruh anggaran diserahkan penuh ke pemda, APBD dipastikan bakal kelimpungan.
"Kalau (murni) semuanya ke daerah, kita berat juga. Ya berat. Kita juga berharap dari pusat juga ada (bantuan anggaran)," kata Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Istiningsih, saat diwawancarai di Pendopo Wali Kota Mataram, Jumat (12/6/2026).
Seperti diketahui, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram menegaskan bahwa anggaran gaji PPPK paruh waktu lingkup Pemkot Mataram hanya cukup hingga Oktober mendatang. Sementara anggaran untuk bulan selanjutnya, November dan Desember tengah diupayakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan mendatang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Istiningsih, kepastian mengenai pos anggaran untuk penggajian PPPK paruh waktu akan terlihat jelas saat pembahasan APBD perubahan mendatang.
"Kan kita belum membahas APBD perubahan. Jadi nanti bisa dilihat dalam APBD perubahan, bagaimana proses pembahasan APBD perubahan," ujar politikus PKS tersebut.
Istiningsih mengatakan desakan agar pemerintah pusat ikut membiayai gaji PPPK paruh waktu tidak hanya datang dari Kota Mataram saja, tapi juga di suarakan oleh daerah lain.
"Yang itu jelas (banyak daerah minta bantuan ke pusat), karena memang (kondisi) kita berat juga. Sehingga kita berharap dari pusat," pungkasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana mengakui kemampuan fiskal Mataram saat ini masih cukup membayar gaji PPPK paruh waktu. Namun, jika seluruh beban terus ditangguh daerah, pembangunan dikhawatirkan ikut terdampak.
"Situasinya kan kalau misalnya itu kemudian bebannya tetap di daerah, ini tentu program-program prioritas di daerah juga mesti akan terhambat juga. Pasti akan berdampak," ujarnya.
Menurut Mohan, persoalan belanja pegawai tidak hanya terjadi di Mataram saja, tetapi juga dihadapi banyak daerah lain.
"Sebenarnya kondisi yang kita hadapi (terjadi juga di) semua daerah. Menghadapi untuk belanja pegawai, persoalan ini harus kita tanganilah. Mudah-mudahan ada jalan keluar terhadap itu," sambungnya.
(hsa/hsa)
