Penggunaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami lonjakan drastis tahun 2026. PT PLN mencatat aktivitas pengisian daya ini naik hingga 8 kali lipat seiring dengan semakin menjamurnya kendaraan listrik di Bumi Gora.
General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTB, Sri Heny Purwanti, mengungkapkan bahwa ekspansi infrastruktur hijau ini terus dikebut. Hingga 2026, jumlah SPKLU yang beroperasi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa mencapai 51 unit, naik dari 38 unit pada 2025.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi luar biasa kenaikannya ya sejak setahun terakhir dari 2025 ke 2026," ujar Heny kepada wartawan usai agenda sosialisasi dan edukasi penggunaan SPKLU di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Jumat (12/6/2026).
Selain itu, beber Heny, lonjakan konsumsi daya di SPKLU NTB tercatat melesat dari 4.000 kW menjadi 32.000 kW. Berdasarkan data PLN, saat ini ada lebih dari 500 unit kendaraan listrik yang aktif memanfaatkan fasilitas pengisian daya umum tersebut di NTB.
Heny memastikan sebaran SPKLU kini sudah merata di seluruh kabupaten/kota se-NTB. Hal ini untuk memudahkan para pemilik kendaraan listrik (EV), PLN telah mengintegrasikan seluruh lokasi pengisian tersebut ke dalam aplikasi PLN Mobile.
Melalui aplikasi tersebut, pengguna dapat mencari lokasi SPKLU terdekat sekaligus memantau kondisi antrean secara real time.
"Masyarakat yang ingin bepergian ke Kabupaten Lombok Timur, misalnya, nanti langsung terlihat lokasi SPKLU, begitu juga berapa jumlah kendaraan yang mengantre. Jadi petunjuknya sedetail itu," jelasnya.
Tak hanya memanjakan konsumen, PLN juga menyiagakan sistem pengawasan mutakhir berbasis kecerdasan buatan untuk mengantisipasi masalah teknis di lapangan.
"Kami memiliki aplikasi robotik untuk memantau atau mengawasi SPKLU yang mengalami gangguan pelayanan. Setiap informasi gangguan tersampaikan lewat aplikasi tersebut dan tim kami langsung bergerak melakukan perbaikan," tambah Heny.
Satu unit SPKLU umumnya menyediakan dua nozel (konektor) pengisian dengan empat tipe charging yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna: Standard Charging (2-7 kW) dengan waktu pengisian sekitar 8-12 jam.
Ada juga layanan Medium Charging (7-22 kW) dengan waktu pengisian sekitar 3-5 jam. Fast Charging (22-30 kW) dengan waktu pengisian sekitar 1-2 jam dan Ultra Fast Charging (>30-60 kW) dengan waktu pengisian super cepat, hanya 15-30 menit.
Melihat potensi yang terus tumbuh, PLN membuka kesempatan lebar-lebar bagi pihak swasta maupun individu yang tertarik berbisnis SPKLU melalui skema kemitraan. Nilai investasinya bervariasi tergantung tipe mesin yang dipilih.
"Untuk mesin ultra fast charging itu butuh sekitar Rp 400 juta sampai Rp 500 juta. Jadi tergantung lokasi mana yang mau dibangun. Ini jelas bisnis yang menguntungkan ke depan," tutur Heny.
PLN sendiri menetapkan rasio ideal untuk satu SPKLU adalah 1 berbanding 10 kendaraan (1:10). Rasio ini dinilai paling pas untuk kenyamanan pengguna di ruang publik.
"Kenapa 1:10? Biar menjaga kesabaran orang untuk mengantre. Pola antrean ini pun sudah otomatis diatur rapi di aplikasi PLN Mobile," pungkasnya.
(nor/nor)
